Stok Elpiji Jateng Capai 6 Kali Kebutuhan, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Warga Tak Panik

KARANGANYAR - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan ketersediaan elpiji dalam kondisi aman. Hingga 7 April 2026, stok tercatat mencapai 14.833 metrik ton atau sekitar enam kali lipat dari kebutuhan normal.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan hal tersebut saat meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4/2026). Peninjauan dilakukan bersama Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto.

“Sudah kita lakukan pengecekan. Ketersediaan elpiji di Jawa Tengah sangat cukup, bahkan hampir enam kali lipat dari kondisi normal,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak perlu disikapi dengan kepanikan, termasuk pembelian berlebihan atau panic buying. “Tidak perlu panik. Stok kita aman dan sangat cukup,” katanya.

Untuk menjaga distribusi tetap lancar dan tepat sasaran, Pemprov Jawa Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng memperketat pengawasan, khususnya terhadap penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram.

Menurutnya, elpiji subsidi harus digunakan sesuai peruntukan, yakni untuk rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, petani penggarap, dan pelaku usaha mikro. Pemerintah akan menindak penggunaan tidak tepat sasaran, termasuk oleh pelaku usaha besar.

“Jangan sampai elpiji 3 kg digunakan untuk usaha besar seperti laundry atau perusahaan. Termasuk praktik ilegal seperti penyuntikan dan penimbunan, akan kami tertibkan,” ujarnya.

Distribusi elpiji di Jawa Tengah saat ini didukung sekitar 54.235 pangkalan, atau sekitar 21 persen dari total nasional. Rata-rata, setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kg.

Pengawasan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar dinamika di lapangan dapat segera ditangani. Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp18.000, dengan pengecualian di wilayah tertentu.

Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran distribusi. “Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Jika ada penimbunan atau praktik ilegal, akan kami tindak tegas,” katanya.

Sementara itu, Fanda Chrismianto mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga distribusi energi. Ia memastikan tidak ada pengurangan kuota elpiji di wilayah tersebut.

“Tidak ada pengurangan kuota. Kami hanya mengimbau penggunaan secara wajar dan efisien,” ujar Fanda.

Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan praktik ilegal dalam distribusi elpiji agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat berwenang. (*)