Soal Nasib 17 Guru Honorer, Wali Kota Banjar Upayakan Solusi Pengangkatan

BANJAR - Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono, memberikan angin segar bagi belasan guru honorer di Kota Banjar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian.

Pemerintah Kota Banjar berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib para guru tersebut agar bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Banjar menanggapi adanya audiensi yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke DPRD Kota Banjar baru-baru ini.

Dalam audiensi tersebut, terungkap bahwa masih ada 17 guru yang berstatus honorer namun belum mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi, baik dari Kepala Dinas Pendidikan maupun Wali Kota.

Kendala Regulasi Penghapusan Honorer

Sudarsono tidak menampik bahwa secara regulasi nasional, status tenaga honorer saat ini sebenarnya sudah ditiadakan.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan kebijakan lokal secara instan.

"Sampai hari ini kan status honorer itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi kami di pemerintah daerah juga mengalami kesulitan. Kalau misalkan aturannya memungkinkan, tentu sejak awal pasti sudah kita lakukan pengangkatan," ujar Sudarsono, Senin (4/5/2026).

Guru dan Tenaga Kesehatan Tak Tergantikan

Kendati terbentur aturan yang ada, Wali Kota menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas mutlak yang tidak bisa dikompromikan.

Baginya, profesi guru dan tenaga kesehatan memiliki spesifikasi keahlian khusus yang tidak dapat diisi oleh sembarang ASN.

"Ada dua jenis ASN yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Fungsi mereka ini tidak bisa diwakilkan oleh ASN dari kelompok manapun karena ini menyangkut profesi khusus," jelasnya.

Pemkot Janji Cari Jalan Keluar

Mengingat peran guru yang sangat vital dalam mencerdaskan generasi bangsa, Wali Kota Banjar memastikan bahwa Pemkot Banjar tidak akan tinggal diam.

Pihaknya akan terus mengupayakan berbagai langkah strategis dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar 17 guru honorer tersebut bisa mendapatkan kepastian status.

"Mudah-mudahan untuk guru masih tetap bisa kita angkat karena tenaga mereka sangat dibutuhkan. Meskipun saat ini regulasi spesifiknya belum ada, kami akan terus upayakan jalan terbaik demi masa depan para guru kita," pungkas Sudarsono optimis. (*)