Soal KTT AIS, Pengamat Sebut Pengamanan Tempat Wisata Bukan Hal Mudah

TIMESINDONESIA, BALI – Presiden Jokowi sudah resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara dan Kepulauan atau KTT AIS, forum yang digelar di Bali, Rabu (11/10/2023).

Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai, sejauh pengamatnya, agenda ini berjalan aman dan lancar dengan pengamanan berlapis tingkat tinggi. 

Hal ini, kata pria yang biasa disapa Simon tersebut, semakin menunjukkan Indonesia adalah negara yang selalu siap untuk penyelenggaraan kegiatan internasional dan diplomasi lainnya. 

Menurutnya, masyarakat Tanah Air harus mengapresiasi capaian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengamanan KTT AIS di Bali ini. 

“Polri telah menunjukkan level kematangan dalam mempersiapkan pengamanan sebuah KTT. Pengalaman, kerja keras dan dedikasi yang tinggi ini patut kita apresiasi,” katanya dalam keterangan tertulis kepada TIMES Indonesia, Kamis (12/10/2023).

Menurut pria yang kini juga sebagai Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta ini, pengamanan sebuah kegiatan merepresentasikan banyak hal, diantaranya kekuatan, stabilitas dan ekonomi sebuah negara. 

Ia juga mengatakan, pengamanan tempat wisata seperti Bali, bukan hal mudah. Kegiatan wisata di luar jadwal oleh tamu-tamu negara sangat terbuka. Kata dia, seluruh pulau Bali adalah tempat wisata. 

Jadi, lanjut dia, probabilitas ancaman keamanan terhitung tinggi. “Tampaknya Polri cukup siap dan sigap dalam menangani berbagai kemungkinan yang akan muncul,” jelasnya.

Keamanan yang maksimal berkontribusi pada kelancaran acara sehingga menghasilkan komitmen-komitmen strategis bagi negara-negara peserta. 

KTT AIS memiliki posisi yang strategi dalam konteks penanggulangan dampak perubahan iklim. Negara-negara yang paling terdampak oleh naiknya permukaan air laut, fenomena el nino dan la nina adalah negara-negara kepulauan yang hadir dalam AIS.

Sekali lagi, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya di tingkat global dalam menangani dan menghadapi permasalahan dampak perubahan iklim. 

“Pembangunan soliditas dan solidaritas antara negara-negara kepulauan diharapkan akan mampu untuk mencegah dampak buruk perubahan iklim di masa yang akan datang,” ujarnya. (*)