Sinergi Jamkrida dan Bank BPR Jatim Berhasil Amankan Kredit UMKM, Setor Dividen PAD Tembus Rp13 Miliar

Ekosistem Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor keuangan Jawa Timur terbukti solid dalam menopang permodalan sektor riil sekaligus menyumbang pendapatan daerah. Melalui skema sinergi penjaminan terintegrasi, perbankan daerah bersama lembaga penjaminan sukses memitigasi risiko kredit macet di akar rumput hingga mencatatkan rekor pendapatan baru bagi kas daerah.

Dalam forum koordinasi keuangan daerah yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim, Selasa (30/6/2026), Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menegaskan bahwa ekosistem kolaborasi ini sengaja dirancang oleh legislatif agar instansi keuangan daerah saling menopang dan tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama dalam mengarahkan pelaku usaha mikro ke lembaga penjamin yang tepat.

"Tema diskusi kita siang ini adalah sinergi BUMD. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Penguatan modal untuk Jamkrida ini disetujui agar ekosistem keuangan daerah berjalan sehat, di mana Bank Jatim dan Bank BPR Jatim sebagai penyalur kredit produktif, penjaminannya wajib diarahkan ke Jamkrida," ujar Adam Rusydi saat membuka diskusi publik Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal pada Selasa (30/6/2026).

Implementasi dari kebijakan sinergi tersebut langsung disambut positif oleh performa perbankan mikro daerah. Direktur Pemasaran Bank UMKM Jawa Timur (PT BPR Jatim), Agung Soeprihatmanto, melaporkan realisasi setoran dividen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menembus angka Rp13 miliar, melampaui target awal tahun anggaran yang dipatok sebesar Rp10,6 miliar.

"Saat ini realitasnya sekitar 75 hingga 100 persen penyaluran kredit produktif kami di Bank UMKM penjaminannya menggunakan jasa PT Jamkrida Jatim. Kinerja agresif ini didorong oleh program penugasan Pemprov Jatim seperti Prokesa dengan suku bunga murah 3 persen serta program KUR sebesar 6 persen," jelas Agung Soeprihatmanto terkait rincian data operasional.

Keberhasilan ekspansi perbankan mikro tersebut tidak lepas dari peran strategis PT Jamkrida Jatim yang bertindak sebagai bumper risiko kredit. Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto, menjelaskan bahwa suntikan modal Rp100 miliar yang baru saja direalisasikan langsung dioptimalkan untuk menyerap risiko kredit macet para pelaku UMKM yang kekurangan agunan.

"Niat awal pendirian Jamkrida ini adalah murni untuk UMKM yang agunannya kurang. Risikonya memang besar dengan keuntungan yang tipis, sebab jika ada kredit macet maka Jamkrida yang harus menanggung. Namun dengan modal baru sesuai standar POJK ini, kami siap bersaing secara nasional," ungkap Untung Heri Sukariyanto.

Di sisi lain, tulang punggung perbankan daerah, PT Bank Jatim Tbk, berkomitmen menjaga ekosistem pasar keuangan ini tetap sehat dan transparan. Corporate Secretary Bank Jatim, Derry Widya Ariyanta, menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung penuh integrasi ekonomi daerah ini melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang ketat di bawah fungsi kontrol Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini krusial demi mempertahankan tren positif kinerja saham dan aset perseroan sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) nasional yang telah sukses melantai di bursa (go public).

"Sehebat dan sekuat apa pun Bank Jatim, pengawasan yang baik dan ketat bersama OJK mutlak diperlukan untuk mengontrol sistem dan memitigasi potensi fraud (kecurangan). Sistem tata kelola yang dibangun di Bank Jatim saat ini sudah sangat baik demi mencapai cita-cita menjadi BPD nomor satu di Indonesia," tutup Derry Widya Ariyanta.

Forum diskusi lintas direksi ini menyimpulkan bahwa penguatan modal dan kolaborasi tanpa sekat antara bank penyalur kredit dengan lembaga penjamin daerah menjadi kunci utama dalam menjaga roda ekonomi Jawa Timur tetap kokoh di tengah dinamika pasar tahun 2026. (*)