Sekda Buka Rakor Pembangunan Kelautan dan Perikanan Ptomal 2023

TIMESINDONESIA, AMBON – Pemprov Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023 di Hotel The City pada Selasa (30/5/2023).

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin, yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Kegiatan tersebut digelar di bawah sorotan tema “Penguatan Sinergitas Stakeholder Kelautan dan Perikanan Guna Meningkatkan Ekonomi Daerah Berkelanjutan.”

Sekda dalam sambutannya menjelaskan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dengan luas wilayah kurang lebih 712.479,6 km2, dimana luas lautan mencapai 658.294,69 km2 atau 92,4% dari luas total Provinsi yang sejatinya merupakan asset sekaligus tantangan dalam pembangunan kalutan dan perikanan, dimana potensi sumberdaya perikanan di Provinsi Maluku tersebar pada 3 wilayah pengelelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI), yaitu WPP NRI-714, WPP-NRI 715 dan WPP NRI 718.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, Potensi Perikanan pada 3 WPP NRI tersebut sebesar 4.386.836 Ton dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sebesar 3.287.179 ton. Potensi tersebut memberikan kontribusi sebesar 30% bagi potensi sumberdaya ikan secara nasional serta adanya kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru, antara lain: penambahan luas Kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat, yang ramah lingkungan, pengelolaan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut.” Jelasnya.

Ia menyampaikan, potensi sumberdaya alam laut yang besar dan melimpah, merupakan tumpuan pembangunan Provinsi Maluku sebagai salah satu pilar penting yang mendukung pembangunan nasional, harus mampu merealisasikan setiap kebijakan yang ditetapkan.

“Untuk mewujudkan pembangunan yang merata serta kesejahteraan yang berkeadilan di setiap wilayah pulau di Maluku maka diperlukan upaya bersama, integrasi antara perencanaan pembangunan, perwujudan interaksi yang simultan dan konsistensi antara setiap elemen pembangunan baik itu Pemerintah Provinsi Maluku dan terutama dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam Hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Stakeholder terkait lainnya.” Terangnya.

Lewat kegiatan r,kor ini Sekda mengajak semua pihak untuk secara serius mencermati sejauhmana perkembangan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan melalui program dan kegiatan di Maluku dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD maupun DAK, sebagai pijakan dalam menyiapkan program/kegiatan untuk tahun 2024, sehingga apa yang diharapkan dapat dipenuhi.

“Selain kerja keras, kita juga harus membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, fungsi serta wewenang kita masing-masing secara integral baik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota maupun dengan unit pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah Maluku, sehingga sinergi ini akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan / pembudidaya maupun pengola di Provinsi Maluku,” ucapnya.

Sadali juga berharap, semoga rakor ini dapat diikuti dengan perbaikan kegiatan yang sedang berjalan, pemecahan masalah yang sedang diahdapi serta adanya saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun mendatang.