Sambangi PT PAL Surabaya, Menko AHY Dorong Akselerasi Alutsista dan Kemandirian Maritim Global

SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke galangan kapal nasional PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kesiapan industri maritim dalam negeri dalam menopang konektivitas sekaligus memperkuat kedaulatan laut Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY memberikan apresiasi terhadap efisiensi produksi yang berhasil dicapai oleh PT PAL. Salah satu terobosan manajemen produksi yang disorot adalah pemangkasan waktu pembangunan kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) yang kini jauh lebih cepat.

"Pembangunan satu LPD yang dulu memakan waktu sekitar dua tahun, sekarang bisa dikerjakan dalam waktu 6 bulan saja. Artinya, dalam durasi yang sama, kita bisa membangun hingga 4 LPD," ungkap Menko AHY.

Kecepatan produksi ini dinilai krusial di tengah meningkatnya kepercayaan internasional terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) buatan dalam negeri. PT PAL kini telah merambah ke pasar pertahanan global.

"Sudah semakin banyak negara-negara sahabat kita di dunia yang memesan kapal-kapal perangnya, maupun kapal niaganya dari PT PAL Indonesia," tambah AHY.

Penguatan industri galangan kapal ini dinilai memiliki korelasi terhadap pengamanan sumber daya alam laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan, instrumen pertahanan yang mumpuni diperlukan guna memberikan efek gentar (deterrence effect) dalam menjaga keutuhan wilayah RI.

Target Blueprint Giant Sea Wall Tahun 2027

Selain membahas alutsista, dalam kunjungan kerja di Jawa Timur ini, AHY juga merespons isu mengenai proyek penanganan pesisir Jawa, yakni Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) Pantai Utara Jawa.

Menurutnya, proyek ini mendesak guna memitigasi penurunan muka tanah yang mencapai 15 hingga 20 sentimeter per tahun di beberapa titik rentan. Pemerintah menargetkan cetak biru (blueprint) proyek masif yang melibatkan lima provinsi ini akan selesai pada tahun 2027 mendatang.

Kunjungan kerja ini menegaskan visi pemerintah bahwa infrastruktur maritim merupakan pilar utama penopang kedaulatan sekaligus motor penggerak ekonomi nasional secara berkelanjutan. (*)