Rumah Rakyat Jateng Kini Layani Adminduk, Warga Bisa Urus KTP Lintas Domisili

SEMARANG - Rumah Rakyat yang dibuka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) di kompleks Kantor Gubernur tak lagi sekadar menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Kini, fasilitas tersebut juga difungsikan sebagai pusat layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang memudahkan warga mengurus berbagai dokumen secara cepat, gratis, bahkan lintas domisili.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung pelayanan tersebut sekaligus menyapa warga yang tengah mengurus dokumen kependudukan di Rumah Rakyat, Rabu (8/7/2026).

Menurut Luthfi, Rumah Rakyat terus dikembangkan sebagai pusat pelayanan publik yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyampaian aspirasi hingga pelayanan administrasi.

"Rumah Rakyat menjadi ruang pelayanan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, termasuk kebutuhan administrasi kependudukan," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus memperluas jenis layanan di Rumah Rakyat agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan pemerintah.

"Berbagai permasalahan masyarakat kita layani di sini, termasuk membuka akses pelayanan KTP. Masyarakat senang datang ke sini dan ke depan akan terus kita kembangkan," ujarnya.

Layanan administrasi kependudukan di Rumah Rakyat telah berjalan selama tiga bulan dan digelar secara rutin setiap Selasa dan Rabu pada pekan pertama setiap bulan.

Pelayanan yang tersedia meliputi perekaman KTP elektronik bagi pemula, penggantian KTP yang hilang atau rusak, pembaruan foto KTP, hingga pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA). Seluruh layanan tersebut dapat dimanfaatkan warga dari berbagai daerah yang sedang berada di Kota Semarang tanpa harus kembali ke daerah asal.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nur Kholis, mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan akses administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Dalam sehari, layanan itu rata-rata melayani sekitar 150 warga. Tingginya animo masyarakat membuat Pemprov Jawa Tengah mulai mempertimbangkan penambahan frekuensi pelayanan sekaligus membuka layanan serupa di daerah lain.

"Rencananya kami akan membuka Rumah Rakyat di tempat lain, seperti Surakarta. Namun kami masih melihat perkembangan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada," katanya.

Salah seorang warga Kabupaten Kendal, Vita Marisa, mengaku mengetahui layanan tersebut dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kendal ketika hendak memperbaiki data tempat lahir pada dokumen kependudukannya.

"Lebih cepat mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan juga," ujarnya.

Vita berharap layanan serupa dapat terus diselenggarakan secara rutin sehingga masyarakat memiliki alternatif yang lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan.

Hal senada disampaikan warga Kota Semarang, Siti Istiani, yang memanfaatkan layanan tersebut untuk memperbarui foto KTP setelah mengenakan hijab.

"Alhamdulillah gratis," katanya.

Ia berharap layanan administrasi kependudukan di Rumah Rakyat terus dikembangkan agar semakin memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan publik. (*)