APBD Jateng 2025 Disetujui DPRD, Ahmad Luthfi Andalkan Investasi Hadapi Tekanan Fiskal

SEMARANG - DPRD Jawa Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (8/7/2026). Persetujuan tersebut menandai berakhirnya pembahasan pelaksanaan APBD 2025 sekaligus menjadi pijakan penyusunan kebijakan fiskal di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran.

Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp23,761 triliun, sementara realisasi belanja sebesar Rp23,871 triliun. Kondisi tersebut menghasilkan defisit Rp109,86 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp577,04 miliar, sehingga menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp467,18 miliar.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan hasil pembahasan DPRD maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi antara yang disampaikan Pak Gubernur dengan DPRD Provinsi sudah klop, ketemu. Maupun yang sudah dari BPK," katanya.

Menurut Sumanto, defisit dalam APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang telah diantisipasi melalui skema pembiayaan.

"Ini kan manajemen akuntansi pemerintah daerah. Jadi memang ada defisitnya, tetapi sudah ada penutupannya di pembiayaan," ujarnya.

Meski menyetujui raperda tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah provinsi. Di antaranya agar pengelolaan SiLPA dilakukan secara lebih terencana serta peningkatan pendapatan daerah ditempuh tanpa menambah beban masyarakat.

"Ada catatan untuk SiLPA harus dilakukan secara terencana nanti. Kemudian untuk kegiatan pendapatan harus dilakukan komunikasi. Maka perlu ada peningkatan pendapatan yang tidak membebani rakyat," kata Sumanto.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang telah mencapai persetujuan bersama.

Menurutnya, tekanan fiskal serta dinamika geopolitik global menuntut pemerintah daerah semakin cermat dalam merancang sekaligus mengevaluasi kebijakan anggaran agar seluruh program benar-benar berdampak bagi masyarakat.

"Di saat tekanan fiskal dan keterbatasan fiskal serta geopolitik dunia, Provinsi Jawa Tengah harus mampu betul-betul melakukan review terkait anggaran maupun rancangannya. Ke depan program-program ini harus bisa kita lakukan dan berdaya guna bagi masyarakat," ujarnya.

Luthfi mengungkapkan, nilai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp42,669 triliun atau meningkat Rp2,408 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia menegaskan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, investasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus terus diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan tenaga kerja hampir 276 ribu orang. Sementara pada triwulan I 2026, investasi yang telah terealisasi mendekati Rp23 triliun dan menyerap sekitar 92 ribu tenaga kerja.

Menurut Luthfi, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

Sesuai mekanisme yang berlaku, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

"Rancangan peraturan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi," kata Luthfi. (*)