Ribuan Pemohon Paspor di Wilayah Jatim Ditolak, Ada Indikasi Perdagangan Orang

TIMESINDONESIA, MALANG – Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya melakukan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Setidaknya, sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, Kanwil Kemenkumham Jatim mencatat sudah ada 1.281 permohonan paspor yang ditolak maupun ditunda. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

Selain itu, juga ada 815 calon penumpang yang ditunda keberangkatannya oleh Imigrasi Jatim dengan indikasi akan menjadi Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural (PMI NP).

"Ini bentuk upaya aktif kami dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna HbLaoly untuk menggencarkan pencegahan TPPO," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari saat ditemui di Malang, Senin (26/6/2023).

Nampaknya, persoalan ini memang tak mudah untuk dilakukan. Di wilayah Surabaya saja, juga sudah ada 759 tindakan penundaan sejak Januari hingga Juni 2023 ini.

Terdapat dua langkah yang dilakukan oleh pihak Imigrasi. Pertama, penindakan setelah mendapatkan informasi dan kedua melakukan profiling kepada orang yang diduga menjadi jaringan ataupun korban dari perdagangan orang.

Pengukuhan Duta Pencegahan TPPO oleh Kakanwil Jatim di Malang. (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)

"Kalau yang ditunda, bisa diberangkatkan kembali setelah memenuhi syarat dan ketentuan," katanya.

Dari ribuan permohonan paspor yang ditolak, ternyata telah membuahkan hasil temuan TPPO di wilayah Jatim.

Dari 70 permohonan paspor yang diduga kuat, ada satu kasus yang terungkap hingga naik ke penyidikan Polda Jatim soal perdagangan orang.

"Dari pihak Imigrasi sudah menangkap dan menggiring pelaku dari Kanwil Kediri," imbuhnya.

Ini bermula ketika ada kecurigaan terhadap para pemohon yang mayoritas merupakan anak-anak muda yang baru saja lulus sekolah tengah melakukan pengurusan paspor.

"Kemudian itu kita profiling, ternyata ada salah satu yang membawa dan mendorong anak-anak ini membuat paspor di Imigrasi Kediri. Setalah itu, akhirnya pelaku ditangkap dan sudah di proses sampai pengadilan," tuturnya.

Disisi lain, Imam juga menyebut terdapat sejumlah wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, salah satunya di wilayah Malang.

"Ada Malang, Blitar, Kediri, Madura dan sejumlah wilayah lain di Jatim itu rawan," ucapnya.

Oleh sebab itu, sosialisasi pun terus digencarkan hingga akhirnya ada inisiasi menggandeng instansi lain untuk mengukuhkan duta pencegahan TPPO.

Hal ini baru terlaksana di wilayah Kota Malang sebagai wilayah pertama dibentuknya duta pencegahan TPPO.

Kepala Kanim Malang, Galih Priya Kartika Perdana menyebutkan, para duta ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya TPPO.

Duta pencegahan TPPO yang diangkat, yakni dari Camat, Babinkamtibmas hingga Babinsa.

"Duta ini diharapkan mampu menghasilkan suatu komitmen bersama antara instansi pemerintah dalam mencegah terjadinya TPPO," katanya.

Lebih lanjut, pesan dan edukasi ini juga dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang rentan terhadap TPPO di wilayah desa.

"Akhirnya akan timbul pemahaman dan koordinasi yang baik antara instansi dan seluruh lapisan masyarakat dalam konteks pencegahan dini terhadap TPPO," tandasnya.(*)