Respons Cepat Tekan Inflasi, Pemkot Samarinda Perkuat Distribusi hingga Produksi Pangan Lokal

SAMARINDA - Tekanan harga bahan pokok yang mulai terasa mendorong Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda) mengambil langkah cepat.

Dipimpin Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, strategi pengendalian inflasi diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari distribusi hingga produksi pangan lokal.

Upaya ini mengemuka setelah Wawali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual.

Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi.

Secara nasional, inflasi hingga Maret tercatat sebesar 0,94 persen. Meski masih dalam batas aman, tren kenaikan dibanding tahun sebelumnya menjadi sinyal kewaspadaan.

Pemerintah pun menetapkan target inflasi dalam rentang 2,5 persen ± 1 persen untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Di lapangan, tekanan harga dipicu oleh sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, daging ayam ras, hingga emas perhiasan.

Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya disparitas harga antarwilayah, di mana beberapa daerah di kawasan timur Indonesia mengalami lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) lebih tinggi dibanding wilayah lain.

Merespons situasi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda langsung menggelar rapat internal untuk merumuskan langkah taktis.

Fokus utama diarahkan pada kelancaran distribusi barang dan penguatan infrastruktur logistik sebagai tulang punggung stabilitas harga.

Sinergi lintas sektor pun diperkuat. Dinas Perhubungan bersama aparat kepolisian dilibatkan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang, termasuk penertiban praktik overdimension dan overloading (ODOL) yang kerap mengganggu distribusi.

Di sisi lain, pengawasan pasar juga diperketat. Satgas Pangan diterjunkan untuk memantau pergerakan harga, khususnya pasca kenaikan bahan bakar minyak. Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi praktik penimbunan maupun spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Distribusi harus lancar, harga harus terkendali. Kita tidak boleh lengah terhadap potensi permainan pasar,” tegas Saefuddin Zuhri.

Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mendorong program Gerakan Pangan Murah serta distribusi beras SPHP guna menjaga daya beli masyarakat.

Pemeriksaan langsung ke distributor juga akan dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas utama tetap aman dalam beberapa bulan ke depan.

Tidak hanya di hilir, perhatian juga diarahkan ke sektor hulu. Peningkatan produksi lokal, khususnya komoditas cabai, menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Namun, persoalan rantai distribusi yang masih didominasi perantara menjadi tantangan tersendiri.

Untuk itu, peran badan usaha milik daerah (BUMD) dan dinas teknis diperkuat guna memperpendek rantai distribusi. Tujuannya agar hasil produksi petani dapat langsung terserap pasar dengan harga yang lebih kompetitif.

Selain itu, penguatan tata kelola pengadaan juga dilakukan melalui skema kerja sama formal, baik antarpelaku usaha (business to business) maupun antarpemerintah (government to government). Skema ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang.

Saefuddin menegaskan, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli yang memadai.

“Kami akan terus memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari distribusi, produksi pangan lokal, hingga pengendalian harga di pasar. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil,” ujarnya.

Dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan pasar—Pemerintah Kota Samarinda berupaya memastikan gejolak harga dapat ditekan.(d)