Rendahnya Capaian SDGs Jadi Ancaman bagi Kemanusiaan di Seluruh Dunia

TIMESINDONESIA, DENPASAR – Dalam rangka menjalankan misi penyelamatan kehidupan Umat manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) sejak beberapa tahun lalu.

Sayangnya, progress pencapaian SDGs dalam beberapa aspek stagnan atau tidak bergerak bahkan berbalik arah akibat wabah pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan geopolitik.

Kondisi ini tentunya menjadi ancaman serius bagi kemanusiaan saat ini maupun di masa depan seperti yang terungkap di SDG TALK SERIES 3 'Menuju 2030: Inovasi, Kolaborasi, dan Aksi untuk SDGs'.

Acara talkshow ini diselenggarakan di Gedung Pasca Sarjana Unud atas kerjasama Program Pascasarjana Universitas Udayana (Unud) dan Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Jumat (22/9/2023).

Diandra Pratami dari Kantor perwakilan PBB di Indonesia atau Development Coordination Officer, Economist-UN Resident Coordinator’s Office menjelaskan bahwa SDGs diluncurkan pada tahun 2015 dan disetujui dilaksanakan di seluruh dunia dengan target tahun 2030 sudah terealisasi.

“Realisasi SDGs sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya mahasiswa yang sudah kuliah itu realisasi tujuan SDGs Nomor 4 tentang Pendidikan yang layak, pagi-pagi mahasiswa mandi artinya SDGs Nomor 6 yakni mendapat layanan air bersih dan sanitasi yang layak serta yang lainnya,” kata Diandra Pratami.

Berdasarkan data evaluasi, pelaksanaan SDG’s seluruh dunia ternyata hanya 15% dari target. Hal ini artinya sangat sulit untuk mencapai realisasi SDGs pada tahun 2030.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan menyebut bahwa secara umum SDG's bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan, serta melindungi lingkungan.

Untuk merealisasikan SDGs di Indonesia tahun 2030 membutuhkan dana yang sangat besar yakni Rp 27.000 triliun sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai komponen di tengah-tengah masyarakat.

Ia pun mengaku salut dengan Universitas Udayana yang sangat aktif berkontribusi dalam mendorong percepatan realisasi SDGs.

"Salah satunya dengan membentuk Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan (MPKB), prodi ini memiliki peran ganda selain memberi literasi dan penyiapan sumber daya manusia pendukung percepatan realisasi SDGs,” paparnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pasca Sarjana Prof I Wayan Budiasa menjelaskan MPKB itu terealisasi sebagai tindak lanjut dari kerja sama Unud dengan Bappenas tentang tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan OJK tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Keuangan Berkelanjutan, Edukasi Keuangan, serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Proses pembukaan prodi ini berlangsung cepat hanya 4 bulan, karena prodi dinilai sangat urgent atau sangat dibutuhkan dalam kontribusinya untuk menjawab permasalahan global, nasional, dan lokal terkait pencapaian SDGs dan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan, yang telah menjadi komitmen Indonesia,” ujar Guru Besar FP Unud itu.

Prof Budiasa menambahkan, saat ini Universitas Udayana memiliki 13 fakultas dan satu pascasarjana, dengan total prodi sebanyak 122 yang terdiri atas 3 prodi Diploma III, 49 Prodi S1/S1 Terapan, 9 Program Profesi, 28 Prodi Magister, 13 Prodi Doktor, dan 20 PPDS.

"Dari 122 Prodi di Universitas Udayana, sebanyak 6 prodi yang dikelola program pasca sarjana, yaitu Program Profesi Insinyur (PPI), Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Magister Ergonomi dan Fisiologi Kerja, Program Magister Hukum Kesehatan, Program Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan, dan program Doktor Ilmu Pertanian, dikelola oleh Pascasarjana Universitas Udayana," jelasnya dalam acara talkshow tentang SDGs ini. (*)