Ratusan Sekolah di Bondowoso Rusak, Siswa Belajar di Kelas Berisiko Ambruk

BONDOWOSO - Kondisi memprihatinkan masih menyelimuti sejumlah bangunan sekolah di Kabupaten Bondowoso. Banyak ruang kelas dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari atap bocor, plafon runtuh, hingga dinding retak.

Situasi tersebut membuat aktivitas belajar mengajar berlangsung di tengah risiko keselamatan bagi siswa. Meski demikian, para siswa tetap mengikuti pelajaran di ruang kelas yang dinilai tidak layak. Kekhawatiran akan potensi ambruknya bangunan pun menjadi bayang-bayang setiap hari, baik bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Salah satu yang terdampak adalah SD Negeri Kelabang II di Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah.

Meski kondisinya membahayakan, ruang kelas tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6. Beberapa bagian bangunan bahkan disangga menggunakan bambu agar tidak roboh. Di dalam kelas, atap dan plafon yang rusak, sebagian di antaranya telah ambrol, menjadi pemandangan sehari-hari.

Perbaikan sekolah-sekolah tersebut belum dapat tersentuh alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal ini disebabkan kewenangan penanganan sekolah rusak kini berada di tangan pemerintah pusat.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Bondowoso, jumlah sekolah rusak mencapai lebih dari 300 lembaga, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat. Sebanyak 105 sekolah dasar (SD) dan 46 sekolah menengah pertama (SMP) telah diajukan ke pemerintah pusat untuk direhabilitasi pada tahun ini.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, A. Mansur, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai telah berupaya mencari solusi ke pemerintah pusat.

“Apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah melakukan terobosan ke pusat dengan berbagai cara agar bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita,” katanya, Senin (13/4/2026).

Ia menilai langkah aktif pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat merupakan upaya penting untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak.

Lebih lanjut, Mansur berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dapat terus diperkuat demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

“Saya berharap kerja sama yang terbangun menjadi jembatan yang efektif untuk menjalankan program kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran bagi sektor pendidikan meskipun di tengah keterbatasan fiskal.

Menurutnya, kondisi gedung sekolah yang rusak harus menjadi perhatian serius, mengingat keselamatan siswa merupakan prioritas utama.

“Diperlukan langkah cepat dan kolaboratif antara berbagai pihak agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.(*)