Puluhan Rumah di Atas Tanah Aset Pemprov Jatim Ditertibkan 

TIMESINDONESIA, KEDIRI – Puluhan rumah yang berada di atas aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) ditertibkan dan dikosongkan.  Penertiban aset yang berada di Jalan Veteran, Persada Sayang, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri itu dilakukan  oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama RSUD Daha Husada (dulu RS Kusta Kediri) dan didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Jatim, beserta aparat gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP. 

Direktur RSUD Daha Husada dr. Darwan Triyono menuturkan proses penetiban dilakukan setelah melalui semua proses, mulai dari  sosialisasi, perundingan dan surat teguran tiga kali dan surat peringatan tiga kali sebagian tidak menemui solusitl. 

"Dari 26 kavling yang ada 6 kavling kosong, 13 kavling pindah, dan 7 masih berpenghuni. Tapi karena sudah berjalan sesuai prosedur kita lakukan penertiban," ungkapnya Senin (05/06/2023). 

Ia mengungkapkan enggan pindah karena menuntut ganti rugi bangunan. Menurut perjanjian sewa menyewa warga dengan Pemerintah Provinsi Jatim sendiri, apabila pemerintah provinsi membutuhkan aset ini , maka warga harus mengembalikan dalam  bentuk semula dan terawat dengan baik serta tanpa beban biaya apapun. 

Untuk diketahui, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 Tahun 1986 aset tanah di Jalan Veteran Persada Sayang adalah sah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemudian telah dilimpahkan kepada RSUD Daha Husada melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/862/KPTS/013/2015 tanggal 27 November 2015. 

Surat keputusan itu berisi tentang Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada UPT Rumah Sakit Kusta Kediri Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

dr. Darwan Triyono menuturkan terkait penertiban itu, untuk kavling yang masih berpenghuni dan penghuninya sudah memiliki tempat baru maka difasilitasi pengangkutan barang dan orang ke rumah baru. 

"Sementara penghuni yang tidak dimiliki tempat tinggal, akan difasilitasi angkut barang dan orang serta tempat tinggal sementara. Dari 7 kavling masih ada 4 yang berpenghuni," tambahnya. 

Di sisi lain pihak warga sempat meminta proses penertiban agar ditangguhkan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 

Kuasa hukum warga Agustinus Jehandu SH mengungkapkan warga telah mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri Kota Kediri. Gugatan itu telah  didaftarkan 24 mei 2023 dan teregister dengan jadwal sidang perdana pada tanggal 7 Juni nanti. 

Untuk nilai ganti rugi, warga berharap akan ditentukan pihak ketiga yakni tim penilai atau appraisal. "Atas kesepakatan bersama antara warga dan pemerintah," ujarnya. Menurutnya selama ini warga menuntut ganti rugi bangunan tapi tidak direspon dengan baik dan justru dikirimi surat somasi. 

Aset tanah itu sendiri menurut rencana akan digunakan untuk pengembangan RSUD Daha Husada. Menurut salah satu warga yang juga Ketua RT setempat Putut Suharto, warga tidak pernah menolak pengembangan rumah sakit. Karena untuk kepentingan umum. "Namun warga menuntut adanya ganti rugi bangunan," ujar Putut Suharto. (*)