Polri Luruskan Isu Pajak: Bhabinkamtibmas Tak Berwenang Tagih Wajib Pajak

Polri meluruskan isu yang berkembang terkait dugaan keterlibatan Bhabayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan wajib pajak. Kepolisian menegaskan bahwa personelnya tidak memiliki kewenangan memungut, menagih, maupun memeriksa kepatuhan perpajakan masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan kewenangan perpajakan sepenuhnya berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, Bhabinkamtibmas tidak dapat dipersepsikan sebagai petugas penagih maupun penindak terhadap wajib pajak.

Menurut Johnny, peran Bhabinkamtibmas dalam sinergi dengan DJP tetap berada pada koridor tugas kepolisian, yakni membina masyarakat, membangun komunikasi, serta memperkuat jejaring informasi di wilayah guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

JAKARTA - Ia menegaskan kewenangan di bidang perpajakan sepenuhnya berada pada DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, kata dia, Bhabinkamtibmas tidak dapat dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan petugas pajak maupun alat penindak terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Johnny berharap masyarakat tidak salah memahami sinergi antara Polri dan DJP karena Bhabinkamtibmas tetap menjalankan fungsi pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Isu mengenai keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mencuat setelah DJP menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Melalui akun Instagram resminya, DJP juga menegaskan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa bukan pelaksana pemeriksaan ataupun pemungut pajak. Kehadiran unsur kewilayahan hanya bertujuan mendukung koordinasi apabila diperlukan sebagaimana praktik yang telah lama diterapkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. (*)