Perum Bulog Siapkan Konsep Penyaluran Bantuan Beras Natura untuk ASN dan TNI-Polri

JAKARTA - Perum Bulog menyatakan telah menyiapkan konsep penyaluran bantuan beras dalam bentuk natura bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta personel TNI dan Polri. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa rancangan program tersebut telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (19/5). Saat ini, pihak Bulog masih terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.

"Jadi kami kemarin sudah sampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi IV untuk rencana tersebut. Kami sudah menyiapkan juga konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, namun sedang dikomunikasikan dengan pemerintah," kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Rizal menambahkan, Bulog telah mematangkan berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari mekanisme distribusi, pemetaan sasaran penerima, hingga skema penyaluran. Langkah ini diambil agar program dapat langsung berjalan begitu mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah.

Dalam rancangannya, Bulog menyarankan agar penyaluran bantuan natura ini difokuskan pada komoditas beras saja, tanpa disertai minyak goreng seperti skema bantuan yang pernah berjalan sebelumnya. Melalui program ini, setiap penerima diusulkan mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan.

Kendati demikian, cakupan penerima bantuan tersebut masih dalam tahap pembahasan mendalam. Pemerintah belum memutuskan apakah program ini akan langsung diterapkan secara nasional atau dilakukan secara bertahap melalui proyek percontohan.

Bulog sendiri telah menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan seiring dengan kondisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tinggi dan dinilai sangat memadai untuk mendukung kebijakan baru tersebut. Rizal menilai, penyaluran langsung ini akan memberikan manfaat nyata bagi penerima sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan stok beras nasional yang melimpah.

Ia bahkan mengenang pengalaman masa kecilnya ketika sistem natura masih diterapkan di Indonesia. Rizal menceritakan betapa keluarganya dahulu sangat terbantu saat orang tuanya membawa pulang beras dari program tersebut.

Terkait kekhawatiran berkurangnya stok untuk kebutuhan stabilisasi pasar jika program natura ini berjalan, Rizal menjamin cadangan beras pemerintah akan tetap aman. Hal ini dikarenakan pasokan nasional saat ini ditopang oleh peningkatan produksi pertanian dalam negeri yang cukup signifikan.

Menurutnya, ketersediaan beras yang melimpah memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program intervensi tanpa perlu khawatir mengganggu pasokan maupun stabilitas harga di pasar umum.

Rizal menambahkan bahwa program natura ini justru berpotensi mempermudah pengendalian pasar. Dengan dipenuhinya kebutuhan beras kelompok ASN, TNI, dan Polri secara langsung oleh pemerintah, maka upaya stabilisasi harga di pasar umum dapat lebih fokus menyasar masyarakat non-ASN serta kelompok rentan lainnya. (*)