Pertemuan LGBT Tidak Boleh Terjadi, Pemerintah Harus Gerak Cepat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri ri harus memastikan agenda pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Se-ASEAN melalui agenda 'ASEAN Queer Advocacy Week' (AAW) betul-betul tidak terlaksana. Komunitas LGBT harus dikecam karena merusak generasi bangsa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang (UU).

"Tentu perlu perhatian para aparat keamanan Kemlu kita untuk memastikan hal ini (pertemuan LGBT) tidak boleh terjadi. Kenapa? karena HAM di Indonesia bukanlah HAM liberal. HAM Indonesia HAM berke-Tuhan-an sebagaimana diatur dalam UU, HAM kita berbasis pada Pancasila ideologi kita sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf, Jumat, 14 Juli 2023.

Ditekankan, HAM Indonesia berbasis pada cita-cita pendidikan nasional sebagaimana termaktub pada Pasal 31 ayat 3 yang mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan nasional dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta berbasis Pasal 28 HAM yang harus merujuk hukum berlaku antara pria dan wanita.

Muzzammil menekankan penolakan terhadap berbagai kegiatan LGBT itu juga menuai protes dunia internasional.  Di negara barat, kata dia, muncul berbagai organisasi di antaranya seperti Family Watch International dan Protect Our Children yang menyatakan bahayanya gerakan LGBT lantaran merusak generasi baru anak-anak yang tidak lagi mengenal jenis kelamin.

"Bahkan kegerakan komunitas LGBT telah memasuki tahap di mana anak yang lahir tidak perlu dicatat jenis kelaminnya, tergantung dia nanti memilih pada 17-18 tahun. Oleh karena itu, melalui forum ini kita sebagai Anggota Dewan dan bersama Pemerintah untuk menjamin tidak boleh terjadi perusakan generasi kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan UU kita," tegas Muzzammil.

Agenda pertemuan aktivis LGBT Se-ASEAN melalui agenda ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) batal digelar di Jakarta. Agenda tersebut dipindahkan ke tempat lain. Pihak penyelenggara mengaku telah memantau situasi sebelum membatalkan rencana kegiatan di Jakarta. Namun, belum diketahui ke mana pertemuan itu dipindahkan.(*)