Pemprov Jateng Percepat Perbaikan Dua SD Roboh di Grobogan dan Semarang

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mempercepat penanganan dua sekolah dasar (SD) yang mengalami kerusakan akibat bangunan roboh di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Selain mengalokasikan bantuan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan kondisi bangunan sekolah guna mencegah kejadian serupa.

"Sekolah yang roboh ini ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Untuk Grobogan sudah kami bangun sepenuhnya. Saya juga sudah berkoordinasi dengan kementerian agar pembangunannya dilanjutkan melalui dana revitalisasi," kata Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (29/7/2026).

Dua sekolah yang dimaksud yakni SD Negeri Ketanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dan SDN 03 Sendangmulyo, Kota Semarang. Masing-masing sekolah menerima bantuan sebesar Rp50 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain mengirim tim ke lokasi, Ahmad Luthfi juga meninjau langsung kondisi SDN 03 Sendangmulyo. Berdasarkan hasil peninjauan, satu ruang kelas mengalami kerusakan setelah atap bangunan roboh akibat tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena terjadi saat kegiatan belajar mengajar belum berlangsung.

"Untuk di Kota Semarang, satu ruang kelas akan saya bangun sendiri. Dinas Pendidikan juga sudah memberikan bantuan. Ini merupakan keadaan force majeure, karena bangunan sekolah sebenarnya masih bagus, tetapi tertimpa pohon," ujarnya.

Instruksikan Pemetaan Bangunan Sekolah

Dua peristiwa tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ahmad Luthfi meminta seluruh bupati dan wali kota segera melakukan mitigasi ulang serta pendataan menyeluruh terhadap kondisi bangunan SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, pemetaan perlu dilakukan untuk mengelompokkan bangunan sekolah berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga yang masih laik digunakan. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan intervensi, baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, pemetaan kondisi bangunan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebut telah selesai dilakukan.

"Kalau SMA/SMK sudah clear, SD-SMP yang belum. Saya sudah sering mengingatkan bupati dan wali kota agar memetakan kondisi sekolah karena jumlahnya sangat banyak. Kalau daerah tidak mampu melakukan revitalisasi, segera laporkan kepada kami," tegasnya.

Luthfi menilai kepastian kondisi bangunan sekolah menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar.

Pemprov Siap Bantu Perbaikan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan hingga saat ini baru dua sekolah tersebut yang dilaporkan mengalami kerusakan berat. Meski demikian, koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota terus dilakukan untuk mengidentifikasi sekolah lain yang membutuhkan penanganan.

"Sementara baru dua ini. Belum ada laporan lain yang masuk kepada kami. Untuk Grobogan pembangunan sudah dimulai sejak 25 Juli, sedangkan SDN 03 Sendangmulyo sudah menerima bantuan Rp50 juta dan nilainya masih dimungkinkan bertambah," katanya.

Sadimin menegaskan, meskipun kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terbatas pada SMA, SMK, dan SLB, pemerintah provinsi tetap berkomitmen membantu penanganan sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan.

"Untuk sekolah yang rusak berat pasti akan kami bantu perbaiki. Pemprov Jateng tetap hadir meskipun SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya. (*)