Pemkot Samarinda Perketat Distribusi Pangan, Strategi Redam Gejolak Inflasi

SAMARINDA - Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda).

Di tengah dinamika harga yang fluktuatif, fokus tidak hanya pada ketersediaan stok, tetapi juga pada kelancaran distribusi di tingkat pasar tradisional.

Langkah tersebut mengemuka usai jajaran pemerintah daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir.

Forum itu diikuti pemerintah daerah se-Indonesia sebagai bagian dari penguatan koordinasi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Seusai arahan pusat, Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy langsung memimpin rapat internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Fokusnya merumuskan langkah konkret agar tekanan inflasi tidak berdampak luas di masyarakat.

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan stok melalui optimalisasi “Toko Inflasi” di sejumlah pasar tradisional.

Titik-titik distribusi seperti Pasar Segiri, Pasar Merdeka, Pasar Baqa, dan Pasar Dama menjadi prioritas pengawasan.

Langkah ini tidak hanya bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga mencegah potensi kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan.

Pemerintah daerah menilai, stabilitas stok menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi nasional pada April 2026 tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan.

Meski cenderung lebih terkendali dibanding periode Ramadan dan Lebaran, sejumlah komoditas masih memberi tekanan, seperti tarif listrik, emas perhiasan, cabai merah, dan minyak goreng.

Di tingkat lokal, pemantauan Dinas Perdagangan menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa bahan pokok, di antaranya beras, minyak goreng, daging, tomat, dan ikan tongkol.

Sementara itu, komoditas seperti bawang merah dan cabai mulai menunjukkan tren penurunan.

Namun, tantangan tidak hanya datang dari sisi produksi, melainkan juga distribusi. Pemerintah menemukan indikasi adanya pengalihan stok yang seharusnya masuk ke pasar tradisional, tetapi justru dialihkan ke titik lain.

Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan pasokan di lapangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Samarinda menerapkan pembatasan pembelian maksimal dua item barang sejenis per orang.

Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah penumpukan oleh pihak tertentu sekaligus menjaga pemerataan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Selain itu, intervensi langsung melalui Operasi Pasar Murah (OPM) juga tengah disiapkan.

Program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menstabilkan harga, terutama saat terjadi lonjakan atau gangguan distribusi.

“Inflasi bisa datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Karena itu, pertahanan stok kita harus kuat,” ujar Marnabas di hadapan jajaran TPID.

Pendekatan yang dilakukan Pemkot Samarinda menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek. Ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta intervensi pasar harus berjalan beriringan.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak tergerus.

Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah agar tetap kuat menghadapi berbagai tekanan global maupun nasional. (d)