Pemkab Probolinggo - DPRD Mulai Bahas Ranwal RPJMD 2025-2029

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo mulai melakukan pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029.

Pembahasan ini diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Tentang Ranwal RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/4/2025) siang.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Dalam nota penjelasan Bupati Probolinggo yang dibacakan oleh Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ disebutkan dalam dokumen RPJMD ini ada visi yang akan menjadi dasar arah pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Visi yang diusung adalah “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing” atau yang dikenal dengan “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang SAE. Visi ini mencerminkan komitmen Pemkab Probolinggo untuk mengembangkan daerah dengan pendekatan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut, Pemkab Probolinggo merumuskan beberapa misi pembangunan. Pertama, menciptakan tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, kolaboratif dan inovatif. Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah basis produksi, daerah luar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata, mampu mendukung pembangunan ekonomi dan sosial serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Ketiga, menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan. Keempat, membangun SDM unggul, religius, berdaya saing melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang terjangkau. Kelima, pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas.

Menurut Wabup Fahmi, pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 diukur melalui indikator kinerja yang disusun dengan memperhatikan potensi Kabupaten Probolinggo serta arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Beberapa indikator kinerja utama yang menjadi target diantaranya indeks reformasi birokrasi dengan target 2025 sebesar 78,26 dan target 2029 sebesar 79,76, indeks pembangunan infrastruktur dengan target 2025 sebesar 64,49 dan target 2029 sebesar 66,84, pertumbuhan ekonomi dengan target 2025 sebesar 5,09% dan target 2029 sebesar 6,21%, tingkat kemiskinan target 2025 sebesar 15,61% dan target 2029 sebesar 12,72%, Indeks Pembangunan Manusia dengan target 2025 sebesar 71,42 dan target 2029 sebesar 74,73 serta indeks pembangunan gender dengan target 2025 sebesar 86,94 dan target 2029 sebesar 88,16.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target pembangunan, Pemkab Probolinggo telah merumuskan beberapa strategi pembangunan yang meliputi berbagai sektor diantaranya percepatan reformasi birokrasi dalam mendukung upaya peningkatan daya saing daerah.

Percepaan reformasi birokrasi difokuskan pada upaya implementasi 8 area perubahan meliputi manajemen perubahan dengan mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, penataan kebijakan/regulasi daerah yang mendukung penciptaan tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik dan efektif, penataan dan penguatan organisasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, penataan sumber daya manusia dengan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penguatan pengawasan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih berkualitas.

Strategi selanjutnya, pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo dalam mendukung pertumbuhan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkannya, diperlukan pembangunan lintas sektor yang berlokasi di kawasan tersebut diantaranya peningkatan akses melalui penyediaan sarana prasarana wilayah yang dibutuhkan, pengembangan sumberdaya ekonomi potensial di kawasan tersebut, baik sumberdaya manusia maupun aktifitasnya untuk peningkatan nilai tambah tinggi dan berbasis ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta jaminan kemudahan berinvestasi di kawasan tersebut yang didukung oleh aturan perundangan daerah yang relevan.

Serta percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim melalui peningkatan akses hak-hak dasar masyarakat. Beberapa program lintas sektoral yang akan dilakukan untuk memastikan peningkatan akses hak-hak dasar masyarakat miskin dan termajinalkan antara lain peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk memastikan anak-anak bersekolah, beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu, pemberian jaminan akses layanan kesehatan sesuai kebutuhan, penyediaan fasilitas dasar pemukiman layak, optimalisasi dan fasilitasi korban bencana, khususnya pada kawasan rawan bencana, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan bagi masyakarat miskin.

Dalam nota penjelasan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat untuk selalu bersinergi mendukung percepatan pembangunan dan melangkah dengan penuh optimis dan mengarahkan pandangan pada sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, lebih hebat dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk memberi manfaat bagi masyarakat. (*)