Pemkab Lamongan Siapkan BLK sebagai Sekolah Sementara SRMA 25

LAMONGAN - Pemkab Lamongan menyiapkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai lokasi sementara kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 25 Lamongan. Kebijakan ini diambil sembari menunggu keputusan final terkait lokasi permanen sekolah berasrama tersebut.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, menyebut gedung BLK menjadi salah satu opsi strategis yang tengah dipertimbangkan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah alternatif lain, termasuk fasilitas sekolah dan pondok pesantren.

“Gedung BLK ini salah satu alternatif di samping opsi lainnya. Kita masih menunggu keputusan berikutnya,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Pemkab Lamongan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Tiga opsi lokasi telah diajukan untuk mendapatkan kajian lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Pemkab Lamongan menyiapkan rencana jangka panjang dengan mengalokasikan lahan seluas 5,7 hektare di kawasan sekitar Lapangan Gajah Mada. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi pusat pendidikan terpadu berbasis sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu, mulai jenjang SD hingga SMA.

Saat ini, SRMA 25 Lamongan masih beroperasi di Kecamatan Brondong dengan memanfaatkan fasilitas SMK Negeri Maritim Lamongan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kemensos RI.

Kepala Disnaker Lamongan Mokhammad Zamroni menyatakan kesiapan gedung BLK sebagai lokasi alternatif. Ia menyebut peninjauan telah dilakukan oleh Bupati Lamongan dan jajaran terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan Galih Yanuar menegaskan bahwa opsi penggunaan gedung BLK menjadi usulan utama yang telah disampaikan ke Kemensos RI, meski masih memerlukan renovasi.

Menurutnya, relokasi sementara menjadi kebutuhan mendesak seiring mendekatnya Tahun Ajaran Baru 2026/2027. Baik SRMA 25 maupun SMKN Maritim Lamongan diperkirakan akan menerima siswa baru, sehingga dibutuhkan ruang belajar yang lebih memadai.

“Penempatan di lokasi alternatif diperlukan agar masing-masing sekolah dapat berkembang secara optimal sambil menunggu keputusan final dari Kemensos,” kata Galih. (*)