Pelabuhannya Diblokade AS, Iran Perbanyak Persenjataannya

MALANG - Pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia akan dibuat menjadi tidak aman, karena blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan Teheranpun kini telah menumpuk persenjataannya lebih banyak dan kuat lagi untuk menghadapi perang yang dipaksakan AS ini.

Peringatan itu dikeluarkan pihak Iran setelah Amerika Serikat mengerahkan 15 kapal perangnya memblokade pelabuhan-pelabuhan milik Iran.

"Keamanan di Teluk Persia dan Laut Oman harus berlaku untuk semua atau tidak sama sekali," kata Juru bicara Markas Besar Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari.

Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani juga mengecam keras pemberlakuan blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Iran. Ia menyebutnya sebagai tindakan agresi ilegal yang mengancam perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Iran memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap pelabuhannya akan membuat setiap pelabuhan di Teluk Persia menjadi tidak aman.

Dalam surat resmi yang dikirim pada hari Senin kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan, Iravani dengan tegas mengecam langkah provokatif terbaru Amerika Serikat yang diumumkan secara publik oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) pada tanggal 12 April 2026 lalu.

Iravani menekankan, bahwa tindakan Amerika Serikat tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 2, ayat 4, Piagam PBB, yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan, dan merupakan contoh nyata agresi menurut hukum internasional.

Duta besar Iran itu menambahkan, bahwa blokade ilegal itu juga secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar hukum laut internasional.

"Dengan berupaya mencegah lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran, Amerika Serikat secara ilegal mencampuri pelaksanaan hak kedaulatan Republik Islam Iran dan melanggar hak-hak negara ketiga serta perdagangan maritim yang sah sesuai dengan hukum internasional," demikian bunyi surat tersebut.

Iravani menekankan bahwa Iran dengan tegas dan sekuat tenaga menolak dan mengutuk tindakan ilegal Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa Iran memiliki hak inheren, dalam kerangka hukum internasional, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dan proporsional untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya.

Utusan Iran tersebut meminta Amerika Serikat  bertanggung jawab penuh, dengan mengatakan,  Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh atas tindakan yang melanggar hukum internasional ini dan semua konsekuensinya, termasuk dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Mencatat peningkatan eskalasi yang berbahaya di wilayah yang sudah bergejolak, Iravani mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk memenuhi tanggung jawab Piagam mereka dengan mengutuk secara tegas blokade Amerika Serikat, mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk menghentikan eskalasi lebih lanjut, dan memaksa Amerikqa Serikat untuk segera menghentikan tindakan ilegalnya terhadap Iran.

"Mengingat bahwa tindakan ilegal tersebut merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan jelas meningkatkan risiko meningkatnya ketegangan di wilayah yang sudah sangat tidak stabil, Republik Islam Iran menyerukan kepada Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan untuk mewajibkan Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional terhadap Republik Islam Iran," tulisnya.

Iravani memulai suratnya dengan memberitahukan kepada PBB bahwa ia bertindak atas instruksi dari pemerintah Iran untuk menyoroti "tindakan-tindakan yang terus menerus melanggar hukum internasional yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran."

Iravani juga meminta agar surat tersebut diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan PBB.

Amerika Serikat menteror Iran secara ekonomi dengan memblokade pelabuhan Iran itu terjadi ditengah meningkatnya ketegangan dan secara luas dipandang sebagai upaya agresif untuk mencekik ekonomi Iran dengan menargetkan perdagangan maritim dan ekspor minyaknya yang sah. Tindakan Amerika Serikat itu terang-terangan melanggar hak kedaulatan Republik Islam Iran dan membahayakan jalur pelayaran global.

Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa tindakan provokati Amerika Serikat seperti itu hanya akan menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar, sambil menegaskan kembali komitmennya untuk membela kepentingan nasionalnya melalui semua cara yang sah berdasarkan hukum internasional.

Agresi ilegal AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026 lalu dengan secra tiba-tiba melakukan serangan udara besar-besaran tanpa provokatif yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyed Ali Khamenei serta para pejabat dan komandan senior Iran.

Iran kemudian membalasnya dengan sandi Operasi True Promise 4 yakni operasi rudal dan drone harian yang menargetkan lokasi di wilayah pendudukan Israel serta pangkalan dan aset militer Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut.

Iran juga memblokir Selat Hormuz bagi kapal tanker minyak dan gas yang berafiliasi dengan musuh - musuhnya itu serta pihak yang bekerja sama dengan mereka untuk menjaga keamanan di jalur perairan strategis tersebut.

Iran Perkuat Persenjataannya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan bahwa cadangan strategis Angkatan Bersenjata, termasuk rudal dan drone, telah diamankan dan dipasok dengan cukup sebelum perang yang dipaksakan ini dimulai.

Mengenai kesiapan Iran untuk kemungkinan berlanjutnya perang, Brigadir Jenderal Reza Talaei Nik mengatakan, bahwa kemampuan angkatan bersenjata sedang meningkat. Diluar kekuatan tempur dan pemanfaatan taktik dan teknik yang terus berkembang, dukungan logistik Kementerian Pertahanan tetap aktif dan selaras dengan kebutuhan peningkatan kekuatan pertahanan.

"Cadangan strategis Angkatan Bersenjata, dalam hal kapasitas rudal dan drone, serta persenjataan dan peralatan lainnya, telah cukup dipasok sebelum konflik melalui kolaborasi sektor swasta, perusahaan berbasis pengetahuan, Angkatan Bersenjata, dan Kementerian Pertahanan. Hal ini memastikan kemampuan untuk melakukan operasi ofensif dan defensif yang berkelanjutan dan efektif untuk mengalahkan musuh di masa depan," kata juru bicara itu lebih lanjut pada hari Senin.

Juru bicara Kementerian Pertahanan menekankan bahwa selain dukungan logistik dan persenjataan, kementerian telah menyediakan seluruh keahlian teknisnya untuk Angkatan Bersenjata.

Putaran kedua

Sementara itu ditengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, AP melaporkan, bahwa Pakistan telah mengusulkan untuk menjadi tuan rumah putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad untuk beberapa hari mendatang, menjelang berakhirnya gencatan senjata saat ini.

Mengutip dua pejabat Iran yang dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka mengatakan, bahwa proposal tersebut masih bisa be berubah jika salah satu pihak meminta lokasi yang berbeda.

Salah satu pejabat mengatakan, bahwa meskipun putaran pertama negosiasi berakhir tanpa kesepakatan, diskusi tersebut dipandang sebagai bagian dari proses diplomatik yang berkelanjutan dan bukan upaya sekali saja.

Pakistan masih berupaya terjadi negosiasi kembali antara AS dan Iran, meski Amerika Serikat saat ini telah memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran dan Iran pun menumpuk lebih banyak lagi persenjataannya sebagai persiapan untuk perang kembali.((*)