Pakistan Negara Muslim Pertama yang Menentang Paksaan Donald Trump

JAKARTA - Pakistan menjadi negara yang pertama bersuara menentang paksaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Donald Trump sebelumnya memaksa kepada negara-negara Arab dan muslim agar menormalisasi hubungannya dengan Israel.

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif dengan tegas langsung menentangnya.

Berbicara kepada stasiun televisi Pakistan, Samaa TV, Senin, Asif mengatakan Pakistan seharusnya tidak mendukung perjanjian yang bertentangan dengan "ideologi fundamental" negara tersebut.

Asif menyampaikan pernyataan tersebut setelah ditanya tentang kemungkinan Pakistan bergabung dengan apa yang disebut Kesepakatan Abraham.

Kesepakatan Abraham adalah  serangkaian kesepakatan damai yang difasilitasi Amerika Serikat yang telah menormalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan muslim dengan Israel.

"Bagaimana Anda akan duduk bersama orang-orang yang kata-katanya tidak bisa dipercaya bahkan untuk satu hari pun?," kata Asif.

Ia juga menegaskan kembali posisi Pakistan yang sudah lama dipegang terkait rezim tersebut. "Kami memiliki pendirian yang sangat jelas bahwa ini tidak bisa diterima oleh kami," tegas Asif lagi.

"Dan kedua, di paspor kami, kami adalah satu-satunya negara yang paspornya bahkan tidak mencantumkan nama Israel," tambah Asif.

Donald Trump telah menyerukan lebih banyak negara untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab dan Bahrain yang telah menjalin kesepakatan rekonsiliasi dengan Israel.

Ia juga memaksa agar negara-negara Arab dan muslim bergabung dengan "Kesepakatan Abraham" sebelum tercapai kesepakatan apa pun antara Iran dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat akan mengakhiri siklus yang muncul setelah tanpa sebab apapun bersama Israel telah menyerang Iran secara besar-besaran.

Trump mengatakan perluasan kesepakatan tersebut akan dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, setelah itu semua negara  harus mengikuti jejak mereka.

Dia juga mengatakan bahwa selama diskusi dengan para pemimpin negara-negara Muslim dan Arab, dia menekankan bahwa "semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, harus menandatangani Perjanjian Abraham.

Bahkan dia mewajibkan negara-negara tersebut untuk bergabung dengan kesepakatan normalisasi setelah semua upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mencoba menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini.

Dunia Arab terdiri dari 22 negara yakni Aljazair, Bahrain, Komoro, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yaman).

Muslim di dunia (sekitar 80%) tidak tinggal di dunia Arab, dengan Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab memiliki warisan linguistik dan budaya yang sama. Meskipun secara budaya mereka adalah negara Arab, tetapi tidak semua warga negara di negara-negara ini beragama Islam, dan komunitas Kristen dan Yahudi yang besar juga ada di dalamnya.

Bahkan secara global, populasi Muslim terbesar berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Negara-negara dengan jumlah total Muslim tertinggi berurutan sebagai berikut:
Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir

Trump tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut, tetapi para pengamat yang mengomentari pernyataannya mengatakan bahwa ia mencoba untuk mensyaratkan kesepakatan apa pun dengan Iran pada terwujudnya détente tersebut atau menggambarkan gambaran yang menguntungkan tentang normalisasi regional dengan rezim pendudukan dan peran AS di dalamnya.

Trump bahkan menggambarkan kesepakatan tersebut  menguntungkan bagi negara-negara yang mengikutinya.

"Kesepakatan Abraham telah terbukti menjadi sebuah kejayaan finansial, ekonomi, dan sosial yang besar bagi negara-negara yang terlibat (Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, dan Kazakhstan). Bahkan dimasa konflik dan perang ini, dengan para anggota saat ini tidak pernah sekalipun menyarankan untuk keluar, atau bahkan sekadar menunda," tulisnya.

Laporan-laporan, termasuk yang diberikan oleh Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, telah menunjukkan bagaimana negara-negara yang bersangkutan, terutama Uni Emitat Arab, telah memperoleh manfaat ekonomi dari kesepakatan normalisasi bahkan ketika rezim Israel terus melanjutkan kampanye pendudukan, agresi, dan pembunuhannya terhadap Palestina dengan perang genosidanya di Jalur Gaza.

Warga Palestina dan para pendukungnya dengan lantang mengecam kesepakatan tersebut, mengutuk para penandatangan regionalnya karena mengkhianati perjuangan Palestina dalam menghadapi kekejian Israel. (*)