Nobar Pesta Babi di UNIRA Malang: Refleksi 28 Tahun Reformasi

MALANG - Nonton bareng (nobar) film Pesta Babi diikuti sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, Kamis (21/5/2026) malam. Momen refleksi kritis 28 tahun Reformasi 1998 dan krisis demokrasi.

Kegiatan ini digelar Kedai Potrojoyo Kepanjen, diikuti mayoritas mahasiswa FISIP UNIRA Malang serta sejumlah elemen pemuda dan lembaga. Di antaranya, dari Intip Institute (Inisiatif Pemuda), PMII UNIRA Malang, dan KORTAG Institute.

Rangkaian kegiatan itu juga berkembang menjadi forum diskusi kritis yang membahas persoalan demokrasi, pembangunan, relasi kekuasaan. Tak terkecuali, situasi yang terjadi di Papua kini. Diskusi berlangsung sangat hidup, dengan berbagai pandangan panelis dan pertanyaan kritis peserta.

Pemantik diskusi adalah akademisi dan peneliti dari UNIRA Malang. Yakni, Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy., MH., Direktur PAKU UNIRA Malang Dr. Dewi Ambarwati, Direktur PRB dan Risde M. Imron, MAP., Direktur Puskada FISIP UNIRA Malang M. Davis Assidqi, MIP., dan Kaprodi Psikologi FISIP UNIRA Malang, M. Latif.

Masing-masing menyampaikan ulasan dari perspektif yang berbeda secara kritis dan reflektif. Diskusi tidak hanya mengulas fenomena di Papua, melainkan juga mengaitkannya dengan berbagai kebijakan negara, yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.

Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy. menyampaikan, fenomena yang terjadi di Papua tidak muncul secara tiba-tiba, namun bagian dari desain panjang terkait penguasaan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar.

“Pertanyaannya, apakah proyek strategis nasional di Papua benar-benar semata untuk ketahanan pangan? Jangan-jangan ada tujuan lain di balik itu semua. Apalagi pelibatan militer yang sangat masif hari ini sangat mirip dengan gaya kekuasaan era Orde Baru,” ujar Husnul.

Sementara itu, Dr. Dewi Ambarwati menyoroti persoalan dari perspektif hukum dan demokrasi. Menurutnya, kondisi hari ini cukup mengkhawatirkan, karena kebijakan publik semakin jauh dari partisipasi rakyat.

“Kita melihat ada kecenderungan kebijakan yang tidak lagi mendengar suara rakyat. Padahal dalam negara demokrasi, hukum seharusnya jadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan,” ungkapnya.

Direktur PRB dan Risde UNIRA Malang, M. Imron, juga menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat kecil.

“Negara hari ini tampak tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi lebih sibuk menjaga kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Secara khusus, M. Latif menyoroti persoalan Papua dari perspektif psikologi sosial dan sejarah kolonialisme. Menurutnya, kebijakan yang tidak sensitif terhadap luka sejarah justru dapat memperbesar konflik sosial di masa depan.

“Kolonialisme hari ini lahir dari luka masa lalu yang belum selesai. Kebijakan yang mengabaikan memori kolektif rakyat Papua sangat berbahaya. Dimana, keterlibatan militer yang semakin besar akan memunculkan kekhawatiran baru bagi masyarakat sipil,” jelasnya.

Dari kegiatan nobar dan diskusi ini, FISIP UNIRA Malang berharap ruang-ruang akademik terus menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap persoalan demokrasi, keadilan sosial, juga hak-hak rakyat di tengah ekses kebijakan negara saat ini. (*)