Menjaga Demokrasi, Pemerintah Perlu Kelola Opini dan Aspirasi Masyarakat dengan Cermat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran signifikan dalam demokrasi di Indonesia.  

Masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan aspirasi melalui berbagai platform media, khususnya media sosial. 

Opini dapat bergulir dengan cepat dan potensi krisis dapat terjadi kapan saja. Karena itu, pemerintah perlu mengelola cermat mengelola opini dan aspirasi di ruang publik serta mengkomunikasikan krisis dengan efektif. 

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan bahwa pengelolaan opini dan aspirasi publik berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Meskipun Pemerintah tidak dapat mengontrol atau membatasi pendapat masyarakat terhadap suatu isu, langkah-langkah antisipatif dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik tetap dapat diambil," ujar Usman saat membuka Bimbingan Teknis Kebijakan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dan Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi dan Komunikasi Krisis (Kiat Sukses dalam Uji Kompetensi) secara bersamaan pada Selasa (15/8/2023).

Ia menyoroti bahwa di era digital saat ini, pengambilan keputusan yang efektif harus didasarkan pada data. "Analisis data yang teliti menjadi dasar utama dalam memahami fenomena yang sedang terjadi," pungkasnya. 

Acara ini dihadiri oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasyim Gautama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur H. Muhammad Faisal, serta peserta dari berbagai instansi pemerintah.

Hadir pula sebagai narasumber Dr. Ruly Nasrullah, akademisi dan Penguji Kompetensi Pranata Humas, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Jojo S. Nugroho, Ketua Tim Pengembangan Kompetensi JFBKP Asriani Sri Wahyuni, serta Ketua Tim Pembina Karir JFBKP, Firmansyah. 

Kedua bimbingan teknis tersebut diselenggarakan secara berbarengan dengan peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan para Pranata Humas dan pengelola komunikasi publik lainnya berkompeten dalam mengelola aspirasi dan opini publik serta menyusun strategi komunikasi krisis sebagai langkah antisipatif.