Menepis Bayang-Bayang Hoaks Pemilu 2024 ala AJI Kediri

TIMESINDONESIA, TULUNGAGUNG – Menjelang pesta demokrasi pemilu 2024, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kediri menggelar diskusi panel dengan tema strategi menepis bayang-bayang hoaks pada Pemilu 2024. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu (8/4/2023) sore di Pendopo Nangkula Park, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung.

Adapun narasumber yang dihadirkan yakni, Komisioner KPU Tulungagung Safari Hasan; Komisioner Bawaslu Tulungagung,Endro Sunarko; Akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Amrullah Ali M dan Pengurus AJI Kediri, David Yohanes.

Pada acara tersebut, AJI Kediri juga turut mengundang anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se Tulungagung.

Ketua AJI Kediri, Danu Sukendro mengatakan, dalam empat tahun terakhir perkembangan internet cukup pesat. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna internet pada 2018 berkisar 132 Juta. Sedangkan pada 2022 jumlah pengguna internet mengalami peningkatan menjadi 204 Juta.

"Dari 204 Juta pengguna internet, ternyata sebanyak 191 merupakan pengguna media sosial aktif," ujarnya.

Disisi lain, saat ini masyarakat juga akan bersiap menghadapi Pemilu 2024. Berbagai informasi Pemilu sudah tersebar diberbagai media sosial. Hal ini seperti pisau bermata dua.

"Jadi informasi Pemilu yang tersebar di media sosial harus selalu dicek kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita yakini benar, ternyata malah salah," jelasnya.

Hal yang lebih mengkhawatirkan, apabila ada pihak yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan keuntungan kelompoknya, dan menjatuhkan kelompok lain, dengan cara memproduksi informasi palsu. Apalagi ketika Pemilu, potensi informasi yang belum jelas kebenarannya akan semakin banyak bertebaran di media sosial.

"Maka dari itu, AJI Kediri membuat diskusi panel untuk membentengi dari misinformasi, disinformasi atau hoax yang beredar ketika masa Pemilu 2024," terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Tulungagung, Safari Hasan mengungkapkan, agar terhindar dari informasi hoaks seputar Pemilu, masyarakat harus mengakses data primer. Data tersebut dapat diakses melalui media resmi KPU RI.

"Apabila ditemukan informasi yang diragukan terkait Pemilu 2024, alangkah lebih baiknya bisa dicek langsung ke website resmi KPU RI," ungkapnya.

Sedangkan Komisioner Bawaslu Tulungagung, Endro Sunarko menjelaskan, informasi hoaks, disinformasi atau misinformasi pada masa Pemilu seringkali ditemukan pada media yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memastikan sumber informasi tersebut.

"Kami hanya bisa melakukan pengawasan terhadap akun-akun media sosial yang terdaftar resmi. Sedangkan seringkali hoaks kami temukan pada akun-akun media sosial yang tidak terdaftar," jelasnya.

Disisi lain, Akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Amrullah Ali M menambahkan, hoaks itu tidak terpisahkan dari politik. Menurut Amrullah kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sehingga tinggal bagaimana masyarakat mampu memilah dan memilih informasi yang tersebar di media sosial.

"Ibarat sayur asam dengan sambal, politik dan hoaks itu tidak bisa dipisahkan, bahkan ada beberapa pihak yang sengaja menciptakan hoaks demi kepentingan politik tertentu," pungkasnya saat diskusi bersama AJI Kediri. (*)