Krisis Migrasi Ceuta Berujung Ketegangan Diplomatik, Spanyol Tegur Italia

Hubungan diplomatik Spanyol dan Italia memanas. Pemerintah Spanyol resmi memanggil Duta Besar Italia di Madrid setelah Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengusulkan penangguhan keikutsertaan Spanyol dalam kawasan Schengen menyusul krisis migrasi di Ceuta.

Langkah Madrid dinilai sebagai respons tegas terhadap pernyataan yang dianggap tidak mencerminkan semangat solidaritas antarnegara Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, mengecam keras usulan tersebut. Melalui media sosial X, Albares menyebut pernyataan Tajani tidak pantas disampaikan oleh pejabat tinggi dari negara sahabat.

Menurut Albares, Spanyol mengharapkan dukungan dan kerja sama dari sesama anggota Uni Eropa, bukan pernyataan yang dinilai bernuansa politik domestik. Ia kemudian mengumumkan pemanggilan Duta Besar Italia untuk meminta penjelasan resmi.

Ketegangan bermula ketika Tajani menyatakan dukungannya terhadap penutupan kawasan Schengen bagi Spanyol. Ia mengaitkan usulan tersebut dengan meningkatnya arus migran ilegal yang memasuki Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara.

Menurut Tajani, migrasi ilegal yang tidak terkendali berpotensi mengancam keamanan nasional. Ia juga menuding kebijakan pemerintah Spanyol terkait proses regularisasi migran menjadi faktor yang mendorong perdagangan manusia.

Namun, pemerintah Spanyol membantah keras tuduhan tersebut. Madrid menegaskan bahwa proses regularisasi migran memiliki syarat yang ketat dan tidak berlaku bagi para migran yang baru memasuki Ceuta dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah juga menjelaskan bahwa lonjakan migran dipicu oleh kesalahpahaman terhadap putusan Mahkamah Agung Spanyol mengenai kebijakan pengembalian migran di perbatasan. Situasi itu disebut dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Di saat yang sama, ribuan warga Maroko dilaporkan berkumpul di dekat perbatasan Ceuta dalam upaya memasuki wilayah Spanyol. Otoritas setempat bersama pemerintah Maroko kini meningkatkan koordinasi untuk mengendalikan situasi dan memulangkan para migran yang masuk secara ilegal.

Perselisihan ini menambah daftar perbedaan pandangan di Uni Eropa mengenai penanganan migrasi. Pemerintahan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni selama ini dikenal mendorong kebijakan pengawasan perbatasan yang lebih ketat, sementara Spanyol memilih pendekatan yang lebih berorientasi pada kerja sama regional dan mekanisme hukum.

Ketegangan antara Madrid dan Roma pun diperkirakan masih akan menjadi perhatian di tingkat Uni Eropa, mengingat kawasan Schengen merupakan salah satu simbol utama integrasi Eropa yang memungkinkan pergerakan bebas antarnegara anggotanya.