Sisa Waktu 4 Bulan, Proyek Konstruksi di Pacitan Terganjal SDM hingga Terancam SILPA

PACITAN - Pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi di Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2026 dihadapkan pada ancaman keterbatasan waktu pelaksanaan hingga minimnya sumberdaya manusia (SDM) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan waktu efektif yang kini hanya tersisa sekitar empat bulan, Pemkab Pacitan harus berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan seluruh paket pekerjaan fisik.

Kondisi minimnya pejabat pengadaan pada dinas teknis berpotensi memperlambat proses administrasi lelang jika tidak segera disuntik bantuan personel.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Pacitan, misalnya, dilaporkan hanya memiliki satu pejabat pengadaan yang memahami alur teknis.

Kepala Bagian UKPBJ Setda Pacitan, Sigit Prabowo, membenarkan adanya kendala keterbatasan personel pengadaan di instansi tersebut.

"Dinas Perkim itu pejabat pengadaannya yang paham cuma satu. Kalau memang butuh bantuan, mereka harus bersurat ke kita," kata Sigit Prabowo, Jumat (31/7/2026).

Proses pengadaan via E-Katalog saat ini juga dinilai membutuhkan ketelitian lebih tinggi karena petugas harus mengklik dan memeriksa rincian tautan pekerjaan satu per satu.

Sistem baru yang dinilai rumit ini rawan memicu kekeliruan teknis apabila pejabat pengadaan di OPD tidak cermat atau kewalahan mengurus berkas.

Sigit menjelaskan, mekanisme pengadaan barang dan jasa saat ini membutuhkan ketelitian ekstra pada sistem E-Katalog.

Berbeda dengan sistem sebelumnya yang berorientasi pada pengetikan data manual, kini E-Katalog mewajibkan petugas dan penyedia memeriksa setiap tautan pekerjaan secara detail.

Guna memastikan proses tidak terkendala, UKPBJ sebelumnya telah membekali para penyedia jasa konstruksi lokal melalui bimbingan teknis (bimtek).

Bimtek tersebut melibatkan instansi pembina seperti Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) agar para kontraktor memahami alur administrasi terbaru.

"Prinsipnya sama, cuma kalau sekarang harus telaten mengklik satu per satu tautan pekerjaannya," jelas Sigit.

Bayang-bayang Proyek Tak Selesai dan SILPA

Jika proses penayangan dan lelang di UKPBJ lambat dieksekusi, berbagai proyek pembangunan infrastruktur terancam tidak selesai hingga akhir tahun anggaran.

Kondisi tersebut berisiko menyebabkan pengerjaan fisik terhenti di tengah jalan dan anggaran belanja modal berujung menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Sebagian besar paket pekerjaan konstruksi yang berpacu dengan waktu tersebut berada di Dinas PUPR serta Dinas Perkimtan Pacitan.

Guna menekan risiko keterlambatan, UKPBJ Pacitan kini dipaksa bekerja ekstra keras untuk menayangkan hingga 20 paket pekerjaan per hari. (*)