Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara: Perlu Keikutsertaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan

BANJARNEGARA - Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara, H. Dedi Suromli, menegaskan bahwa penanganan masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Kesehatan, melainkan memerlukan peran aktif masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektoral Triwulan I Tahun 2026 sekaligus peresmian gedung baru Puskesmas Wanayasa 1, Senin (27/4/2026).

Menurut Dedi, keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dengan memberikan informasi kepada dinas terkait mengenai warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar namun belum terjangkau program pemerintah.

"Dengan informasi yang akurat, pelayanan kesehatan masyarakat akan lebih maksimal. Selain itu, kualitas pelayanan di Puskesmas maupun rumah sakit harus dilandasi pengabdian agar meminimalisir miskomunikasi atau keluhan," ujar Dedi di hadapan 52 peserta lokakarya.

Dedi juga memberikan apresiasi atas rampungnya gedung baru Puskesmas Wanayasa 1. Ia berharap infrastruktur yang representatif ini diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan yang humanis.

"Sekarang gedung Puskesmas sudah bagus, maka pelayanan kepada pasien juga harus bagus. Ramah, sopan, dan jangan pelit senyum saat melayani masyarakat," pesannya.

48 Ribu Kepesertaan BPJS PBI Dinonaktifkan

Dalam kesempatan yang sama, Dedi Suromli menyoroti persoalan serius mengenai penonaktifan 48 ribu kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kemensos untuk tahun 2026 di Banjarnegara. Ia meminta semua pihak terlibat dalam upaya pemulihan kepesertaan tersebut agar hak kesehatan masyarakat tetap terjamin.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Banjarnegara, dr. Latifa Hesti Purwaningtyas, M.Kes., menyatakan pihaknya terus melakukan inovasi pembangunan infrastruktur kesehatan untuk pemerataan layanan, termasuk pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas.

Terkait masalah BPJS, dr. Latifa meminta bantuan kepala desa untuk melakukan identifikasi terhadap warga yang kartunya tidak aktif namun dalam kondisi darurat atau membutuhkan pengobatan segera.

Penonaktifan ribuan kepesertaan BPJS tersebut diketahui terjadi karena ketidaksesuaian data diri. Namun, pihak Dinkes memberikan jaminan solusi bagi warga yang sangat membutuhkan.

"Jika sudah dilakukan kroscek dan warga memang sangat butuh pelayanan kesehatan, meskipun data dirinya belum clear, akan kita akomodasi menggunakan BPJS yang didanai APBD," tegas dr. Latifa.

Kegiatan lokakarya bertema 'Penguatan Sinergi Lintas Sektoral Dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan' ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Wanayasa serta 17 kepala desa se-Kecamatan Wanayasa. (*)