Kembangkan Konektivitas Transportasi Wilayah Tulungagung, Bakertrans Gelar Sosialisasi Kebijakan

TIMESINDONESIA, TULUGAGUNG – Pembangunan infrastruktur transportasi memegang peranan penting dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan infrastruktur transportasi yang efisien. Oleh karena itu, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) bersama dengan mitra stategis Komisi V DPR RI, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda dengan tema “Pengembangan Konektivitas Transportasi Wilayah Tulungagung dan Sekitarnya” di Kabupaten Tulungagung, Senin (22/5/2023).

Menurut Analis Kebijakan Utama Bakertrans, Umar Aris, Kabupaten Tulungagung menempati posisi 3 teratas di wilayah Eks Karesidenan Kediri dalam pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator ekonomi. PDRB di Tulungagung sebagian besar ditopang oleh industri dan perdagangan. 

"Untuk itu, infrastruktur transportasi dan integrasi moda sangat diperlukan agar perekonomian Kabupaten Tulungagung dapat tumbuh optimal dan memiliki daya saing yang kuat dengan Kota/Kabupaten disekitarnya,” ujar Umar Aris.

Lebih lanjut Umar menyampaikan, untuk mewujudkan konektivitas infrastruktur tersebut diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengawasan dari legislatif. Sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan sejumlah pihak terkait khususnya pemerintah daerah, sangat diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.

Selaras dengan Umar Aris, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jawa Timur VI, Sri Rahayu mengatakan, jaringan transportasi merupakan kebutuhan pelayanan dasar dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendorong perekonomian di suatu wilayah.

“Dengan perencanaan jaringan transportasi yang baik di Provinsi Jawa Timur tentunya dapat meningkatkan perekonomian nasional, selain itu dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Sri Rahayu menambahkan, pengembangan jaringan transportasi dapat dilihat dalam bentuk pembangunan terminal-terminal transportasi, baik darat, laut (dalam hal ini Pelabuhan), maupun udara (dalam hal ini bandara). 

Di Kabupaten Tulungagung saat ini terdapat beberapa simpul transportasi seperti terminal dan stasiun kereta. Diharapkan dari fasilitas transportasi yang ada tersebut dapat dioptimalkan sebagai sarana penghubung antarmoda transportasi di berbagai daerah.

Sri Rahayu menyebutkan salah satu proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) adalah Bandara Dhoho Kediri.

“Proyek pembangunan bandara ini menjadi contoh untuk melancarkan konektivitas antar wilayah khususnya di Jawa Timur dan daerah penyangganya seperti Kab. Tulungagung, Kota Kediri, Kab. Blitar dan Kota Blitar. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pembangunan integrasi moda dari dan menuju Bandara Dhoho,” jelas Sri Rahayu.

Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyebutkan bahwa Kabupaten Tulungagung yang terletak di sisi selatan wilayah Jawa Timur memiliki posisi yang menguntungkan. Dengan semakin terbukanya akses kawasan Tulungagung wilayah selatan melalui Jalur Pansela, pariwisata khususnya pantai semakin berkembang.

“Kabupaten Tulungagung memiliki potensi wilayah yang luar biasa. Seiring dengan terbukanya akses kawasan selatan saat ini di wilayah Kabupaten Tulungagung mulai berkembang kawasan wisata pantai, namun terdapat beberapa lokasi Pantai yang masih terkendala dengan akses yang belum optimal,” ujar Maryoto.

Maryoto berharap dengan adanya dukungan konektivitas transportasi diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. (*)