Jajaran Kemenkeu Berperan Strategis Kawal APBN dan Dorong Sinergi Kemenkeu Satu

TIMESINDONESIA, AMBON – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan peran strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia membahas peran penting ini selama rapat koordinasi (Rakor) gabungan Kemenkeu Satu di Ternate, Maluku Utara, Kamis (17/8/2023).

“Peran menteri keuangan memastikan pengumpulan pajak dan penerimaan negara, begitu pula pentingnya mendukung fasilitasi ekspor dan mengembangkan UMKM,” jelas Nazara.

Ia juga menyoroti tugas penting lainnya seperti menjalankan lelang, melakukan revaluasi aset, dan memastikan gaji pegawai ditransfer tepat waktu.

Pesan penting Nazara adalah bahwa menjaga kestabilan Indonesia bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh unit-unit perorangan saja. Dibutuhkan sinergi dan kerja sama antara unit-unit di Kemenkeu.

“Ini merupakan semangat yang disebut sebagai Kemenkeu Satu,” tandasnya.

Nazara menegaskan bahwa semua pegawai Kementerian Keuangan harus berusaha untuk terus menjaga dan meningkatkan integritas dan sinergi, serta untuk menyamakan pandangan sebagai Kemenkeu Satu.

"Buktikan kepada masyarakat bahwa Kementerian Keuangan terdiri dari pegawai yang berintegritas tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Nazara mengingatkan para pegawai Kementerian Keuangan tentang pentingnya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. "Mari jaga Indonesia dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Menjaga Indonesia supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Menjaga Indonesia itu menjadi tujuan yang sangat mulia dibandingkan sekedar bilang saya menjalankan peraturan," katanya.

Pada acara tersebut, Wamen memberikan apresiasi pada kinerja seluruh Punggawa Nagara Dana Rakca Maluku Utara. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran untuk terus melakukan tugas dan fungsi mereka dalam mengawal APBN dengan optimal, sejalan dengan semangat Kemenkeu Satu.

Rakor yang membahas peran strategis Kemenkeu tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald. (*)