Irjen Kemenhaj Siapkan Evaluasi Menyeluruh Haji 2026

JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Irjen Kemenhaj) Dendi Suryadi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 setelah seluruh operasional selesai.

Evaluasi tersebut, lanjut Irjen Kemenhaj Dendi, tidak hanya dilakukan di internal kementerian, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga eksternal yang memiliki fungsi pengawasan. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun berikutnya.

“Tahun depan nanti akan ada evaluasi besar di internal kementerian, kemudian ada evaluasi dari pihak luar dari DPR, dari BPK, dan lain-lain,” kata Irjen Kemenhaj Dendi kepada Media Center Haji (MCH) di kantor daerah kerja (daker) Madinah, Rabu (10/6/2026).

Menurut Dendi, musim haji tahun ini menjadi pengalaman perdana bagi Kementerian Haji dan Umrah RI dalam mengelola penyelenggaraan haji sebagai kementerian yang baru dibentuk. Karena itu, berbagai dinamika yang terjadi di lapangan akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga.

Ia menilai masih banyak hal yang perlu disempurnakan agar kualitas layanan kepada jemaah semakin baik pada masa mendatang.

"Tentu banyak hal yang, karena ini tugas perdana, saya kira pasti banyak hal yang kita temukan. Dari pengalaman itu nanti bisa kita belajar dan kita sempurnakan lagi," ujarnya.

Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah akan mengacu pada lima indikator utama keberhasilan penyelenggaraan haji. Salah satu indikator yang sudah menunjukkan hasil positif adalah tingkat serapan kuota haji Indonesia yang mencapai 99,63 persen.

Angka tersebut dinilai cukup baik dan menunjukkan bahwa kuota haji yang diberikan kepada Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.

 "Ya, 5 indikator itu kan mulai daya serap. Daya serap tahun ini kan 99,63 persen. Angka yang cukup lumayan lah," kata Dendi.

Selain serapan kuota, pemerintah juga akan menilai angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang hilang, tingkat keluhan terhadap layanan, hingga aspek integritas penyelenggaraan haji. Dendi menyebut salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah tidak adanya laporan jemaah hilang selama musim haji tahun ini.

Ia berharap indikator-indikator lain juga menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun yang lalu ada tiga jemaah yang hilang, tahun ini kan nggak ada. Kemudian berkurangnya komplain-komplain atau keluhan-keluhan jemaah berkaitan dengan layanan-layanan kita," ujarnya.

Dendi juga menanggapi masukan dari Komisi VIII DPR RI mengenai kondisi tenda di Mina yang menjadi salah satu sorotan dalam penyelenggaraan haji.

Menurutnya, persoalan di Mina tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan area yang tersedia untuk menampung jutaan jemaah dari seluruh dunia. Karena itu, persoalan kapasitas dan kenyamanan di Mina masih menjadi tantangan yang harus terus dicari solusinya bersama pemerintah Arab Saudi. 

"Memang salah satu titik krusialnya ada di Mina itu, karena daya tampung areal Mina itu sendiri terbatas," katanya.

Meski sejumlah indikator telah menunjukkan perkembangan positif, Dendi menegaskan penilaian akhir terhadap keberhasilan penyelenggaraan haji belum dapat dilakukan saat ini.

Menurutnya, seluruh indikator baru bisa diukur secara utuh setelah operasional haji berakhir dan seluruh jemaah Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Karena itu, pemerintah masih akan terus memantau proses pemulangan jemaah hingga kloter terakhir. "Nanti itu semua bisa dilihat begitu kita pulang ke sana selesai, dinyatakan tugas ini selesai, operasi kemanusiaan ini selesai, baru bisa kelihatan lima indikator tersebut," tandasnya. (*)