Indonesia Jadi Negara Favorit Tujuan Investasi, Pengamat Apresiasi Kebijakan Bahlil Kuatkan Kepercayaan Investor
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan sejumlah alasan Indonesia menjadi negara favorit tujuan investasi.
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan sejumlah alasan Indonesia menjadi negara favorit tujuan investasi. Bahkan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi di Indonesia saat ini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa semata, tetapi sudah merata di seluruh wilayah di Indonesia.
Data Kementerian Investasi menyebutkan, dari total realisasi investasi pada kuartal I 2023 sebesar Rp 328,9 triliun, sebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa mendominasi sebesar Rp 172,9 triliun atau 52,6 persen. Angka itu meningkat 16,3 persen year on year (yoy) dari periode sama pada 2022.
Sementara itu, realisasi investasi di Jawa pada periode tersebut tercatat Rp156 triliun atau sebesar 47,4 persen dari total capaian realisasi investasi. Angka tersebut juga tercatat tumbuh 16,7 persen (yoy).
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, dalam konteks investasi dari negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik global tidak memiliki pengaruh yang besar, apalagi Indonesia sejauh ini masih tetap aman dan tidak terlibat dalam geopolitik dunia.
"Kita termasuk favorit bagi mereka, tetapi dampaknya tidak terlalu signifikan kecuali jika kita terlibat langsung dalam konflik," kata Ahmad Tauhid saat dihubungi, Kamis (19/10).
Menurut Ahmad Tauhid, sikap positif terhadap Indonesia sebagai negara besar seharusnya dapat mendatangkan investasi terbaik, meski Indonesia masih berada di bawah Singapura yang merupakan salah satu negara dengan investasi tertinggi di kawasan Asean.
"Singapura memang banyak dijadikan tempat investasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa investasi beralih ke Indonesia, terutama melalui Singapura. Kita harus terus memperbaiki iklim investasi, mengurangi beban biaya investasi, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang besar,” ucapnya.
Dalam pandangannya, ada beberapa langkah kunci yang harus diambil oleh Menteri Bahlil. Yakni pertama, terus memperbaiki iklim investasi dengan mengurangi beban biaya investasi, karena ukuran ekonomi Indonesia yang besar, karena membutuhkan investasi yang proporsional.
“Kedua, kita perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dan yang ketiga, upaya yang lebih besar dalam riset dan pengembangan di sektor industri untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Ahmad berharap Indonesia dapat tetap menjadi destinasi investasi yang menarik, terlepas dari dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro mengakui bahwa meningkatnya investasi di Indonesia ini tak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Hal yang dibenci investor adalah regulasi dan birokrasi yang rumit, berbelit dan butuh waktu lama. Kini hal itu perlahan dikurangi, terobosan kebijakan banyak dilakukan pemerintah, baik pusat dan daerah,” kata Riko Noviantoro dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).
Meski Indonesia masih menjadi negara favorit untuk berinvestasi, peneliti Institut for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) ini mengingatkan pemerintah agar investasi yang masuk ke Indonesia bisa berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.
“Kendati demikian pemerintah (Menteri Bahlil) tetap perlu memastikan arus invetasi itu menguntungkan masyarakat lokal. Artinya keterlibatan masyarakat lokal harus diperhatikan, bukan hanya soal pajak dll,” ucapnya.
Dijelaskan Riko, daya tarik investasi bertalian erat dengan situasi politik setempat, dalam hal ini kondisi politik Indonesia masih dalam situasi yang terkendali, serta kepastian hukum yang masih bisa diterima investor.
“Hanya saja itu belum cukup, investor adalah pihak yang selalu minta perlindungan dan keterjaminan. Hal ini yang musti pemerintah perhatikan, agar menjaga iklim investasi tetap baik,” jelasnya.
Riko pun mengapresiasi Menteri Bahlil yang terus memberikan kepastian dan jaminan kepada investor bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat bagi mereka untuk berinvestasi. Apalagi, Indonesia saat ini sedang menghadapi tahun politik dan itu yang menjadi pertimbangan para investor, tetapi Menteri Bahlil terus menjamin hal tersebut.
“Data yang tunjukan Indonesia sebagai negara layak investasi merupakan kabar gembira. Setidaknya inevatsi itu menjadi citra bahwa Indonesia adalah negara yang stabil secara politik, hukum dan keamanan. Investor mana pun butuh kepastian iklim bisnisnya, untuk itu kunci menjaga arus investasi adalah mampu kendalikan stabilitas nasional,” pungkasnya. (*)
Apa Reaksi Anda?