Ikut Donasi Untuk Palestina, Pj Bupati Morotai Kecam Kebiadaban Israel 

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Pj Bupati Morotai Muhammad Umar Ali hadiri dan ikuti aksi penggalangan dana (Donasi) kemanusiaan untuk Palestina. Di hadapan ratusan masa aksi, orang nomor satu di Pemkab Morotai mengecam keras kebiadaban Israel.

Kehadiran Pj Bupati Morotai bersama ratusan masyarakat dalam aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh Solidaritas Kemanusiaan Morotai Untuk Palestina mendapat apresiasi dari ribuan masyarakat.

Ribuan masa aksi kemanusiaan penggalangan dana untuk Palestina di Morotai, Jumat, 8 Desember 2023. (FOTO: Munces For TIMES Indonesia).

Aksi penggalangan dana oleh Solidaritas Kemanusiaan Morotai Untuk Palestina, berlangsung di Morotai Study Sport Center, Jln. Siswa, Daruba, Ibukota Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, Jumat (8/12/2023) sore.

Pj Bupati Morotai Muhammad Umar Ali menegaskan konstitusi di Republik Indonesia sangat keras menolak penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Penjajahan suatu negara terhadap negara lain, seperti dituangkan dalam UUD 1945 "Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

"Penjajahan yang dialami bangsa Palestina merupakan krisis kemanusiaan terparah abad ini. Di mana anak-anak dan perempuan serta warga sipil menjadi korban karena serangan tentara israel yang membabi buta," ungkapnya.

Ia lantang mengatakan, hati nurani siapa yang bisa menerima kenyataan pahit seperti itu?. Pembunuhan massal atau genosida di Gaza bukan persoalan bangsa Palestina semata. Akan tetapi persoalan kemanusiaan, persoalan Internasional yang melampaui batas-batas negara yang berperikemanusiaan dan perikeadilan.

"Tidak perlu menjadi seorang berkebangsaan Palestina untuk peduli pada krisis di negara itu. Tidak harus menjadi seorang Muslim untuk mengirimkan doa kepada saudara sesama insan di Palestina. Mirisnya, masih ada yang bilang, mengapa kita tidak menyelesaikan persoalan di dalam negeri lebih dulu, sebelum beranjak ke hal ihwal di luar negeri, ini pemikiran yang keliru," teriaknya.

"Mari kita lihat persoalan di Palestina dengan kaca mata kemanusiaan. Kacamata internasionalisme, sebuah titik tertinggi yang melampaui nasionalisme. Kita menolak imperialisme atau penjajahan yang mengatasnamakan ambisi ekonomi-politik ultra nasionalisme bangsa Israel. Mereka berusaha melakukan pendudukan dan pengusiran paksa warga Palestina untuk menguasai tanah Palestina demi kepentingan Nasional Israel," lontarnya.

Oleh sebab itu, kita tidak boleh megembangbiakkan nasionalisme semu, untuk mengatakan persoalan di dalam negeri lebih penting dari pada persoalan genosida di luar negeri. Kita tida boleh mengatakan rakyat indonesia lebih penting dari rakyat Palestina. Jika kita menganut nasionalisme buta, apa bedanya kita dengan kelompok ultra nasionalis zionis Israel?.

Hingga detik ini, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Negara kita melarang segala bentuk eksistensi Israel di Indonesia. Harus kita pahami bersama, bahwa Indonesia tidak punya relasi resmi yang terlembagakan oleh negara. 

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri di antaranya menjelaskan bahwa tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat-menyurat dengan menggunakan kop resmi.

Selanjutnya, tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi; selain itu, juga tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Indonesia juga tidak menormalisasi hubungan dengan Israel juga tidak mengakui negara zionis Israel. pijakan rakyat Indonesia sangat jelas.

"Sekali lagi saya tegaskan, posisi negara Republik Indonesia secara konstitusional menolak pengakuan negara Israel. Maka jika ada masyarakat Indonesia yang bergerak di luar ketentuan konstitusi, maka mereka dapat dianggap telah melakukan perlawanan terhadap negara," cecarnya.

Menurut Pj Bupati, rakyat Indonesia, dari identitas apapun, dari suku manapun, dari agama apapun, wajib menolak Israel sebagai sebuah entitas negara. Alasan menolak karena kejahatan yang masif dilakukan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 

"Rakyat Morotai sebagai bagian dari Republik Indonesia, dengan tegas mengecam kejahatan tentara zionis Israel. Oleh karenanya, masyarakat Morotai, kita berdiri bersama rakyat Palestina. Mari bersama kita ulurkan tangan, membantu sesama manusia untuk mewujudkan perdamaian dunia," pungkas Pj Bupati Morotai  Muhammad Umar Ali. (*)