Ida Soesanti, Caleg Kota Malang yang Siap Wujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata

TIMESINDONESIA, MALANG – Anastasia Ida Soesanti kini maju sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Kota Malang daerah pemilihan (dapil) Lowokwaru yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Ida yang baru pertama kali maju sebagai caleg, ingin memberikan sumbangsihnya terhadap kemajuan Kota Malang.

Ia memiliki komitmen di sektor pendidikan Kota Malang yang saat ini dinilai olehnya masih menyulitkan masyarakat.

Saat ditemui dikediamannya, Ida mengatakan bahwa pendidikan dasar itu merupakan hal yang paling penting untuk membangun ideologi bangsa melalui Pancasila.

Mengenalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, perlu dilakukan secara masif agar anak hingga pemuda Kota Malang bisa memahami pentingnya implementasi ideologi tersebut di kehidupan nyata.

"Pendidikan dasar Budi pekerti itu harus dibangun. Melalui pendidikan harus mengajarkan cinta kepada negara. Dasar negara harus bisa berdiri kokoh," ujar Ida, Rabu (2/8/2023).

Ia mengungkapkan, jika dulunya wajib belajar hanya 6 tahun dan sekarang 9 tahun, seharusnya menurut Ida wajib belajar adalah 12 tahun.

Sebab, di zaman sekarang pendidikan dinilai cukup penting dalam berkehidupan.

Akan tetapi, ia menyebut bahwa pembelajaran di dunia pendidikan saat ini terlalu memforsir, khususnya untuk anak yang bersekolah di TK.

"TK sekarang sudah diminta harus bisa membaca. Kasian, itu pembekalan yang gak seharusnya. Ini harus kita tata," tegasnya.

Ia juga menyoroti soal isu-isu yang saat ini tengah ramai, yakni kewajiban wali murid membeli seragam di sekolah.

Menurut Ida, hal ini sangat membebani para orang tua yang hanya ingin anaknya menempuh pendidikan yang baik dan benar demi masa depan.

"Gak boleh diwajibkan beli di sekolah. Seharusnya mau beli di mana saja itu terserah mereka (orang tua). Kita bisa pakai beasiswa dan anggaran itu, penting mereka terpacu untuk semangat belajar, jangan dibebani lagi," ungkapnya.

Soal pendidikan lain, yakni tentang sistem zonasi yang memang juga kerap dikeluhkan masyarakat. 

Ida memiliki ide jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif ia ingin memperjuangkan agar pendidikan bisa melakukan sistem domisili.

Sistem domisili sendiri berbeda dengan zonasi. Sebab, kata Ida, nantinya setiap tahun ajaran baru pemerintah bisa menata bagaimana pembagian wilayah ini bisa merata.

"Misal di SMA tiga tahun ini yang bisa masuk di sana kelurahan ini, ini dan ini. Nanti orang tua bisa mendaftarkan anaknya di sana. Tahun depan, di rolling lagi SMA ini ganti yang bisa masuk wilayah kelurahan ini dan ini," jelasnya.

"Nah nanti daftar tidak sekedar bisa langsung masuk, tetap harus ada penilaian. Jadi ada persaingan nilai dari siswa di sana. Ini bisa menjadikan pendidikan lebih berkualitas dan merata," sambungnya.

Saat ini, menurut Ida Pemkot Malang juga sudah bagus dalam mensejahterakan guru. Namun yang perlu dipahami, guru yang sudah sejahtera juga harus memberikan timbal balik dengan giat menebarkan ilmunya kepada murid-muridnya.

"Kan guru sudah ada pelatihan untuk pegang laptop, bisa bahasa inggris. Nah kalau gitu harus ada timbal balik dari guru untuk muridnya," tandasnya. (*)