Gelar Edukasi di Pati, Komitmen PKK dan Pemprov Jateng Perangi Stunting 

TIMESINDONESIA, PATI – Kentongan yang bertalu di Pendapa Kabupaten “Bumi Mina Tani”, menandai komitmen Tim Penggerak PKK Jawa Tengah berperang melawan stunting, Senin (6/11/2023). Melalui pendekatan dasa wisma, komitmen ini juga disokong pemangku jabatan, termasuk gubernur berikut bupati dan wali kota se-Jateng.

Melalui Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, pemangku jabatan dan segenap masyarakat bertekad memangkas angka stunting, di sisa akhir 2023. Acara tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Plh Kepala BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, Pj Ketua PKK Jateng Shinta Nana Sudjana, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Eka Sulistiya, serta perwakilan dari 35 kabupaten/ kota di Jateng.

PPK Jateng dan Pemrov Jateng mengajak seluruh kader turun memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting. (FOTO: Pemprov Jateng for TIMES Indonesia)

Pelaksana Harian Kepala BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengatakan, fungsi TP PKK menjadi krusial, di tengah upaya menuntaskan stunting sampai ke akar. Ia menyebut, kader PKK bisa menjadi mitra untuk memberikan edukasi secara tepat dan efektif.

“Kita garap yang jangka pendek, kita serang dalam arti calon pengantin tak sehat, bumil yang tak dapat pelayanan, dan bayi baru lahir, melalui tim pendamping keluarga. Maka kenapa ada PKK, itu penting,” paparnya.

Tavip menjelaskan, fungsi PKK di desa juga menjadi agen untuk mendata permasalahan pada keluarga, termasuk mereka yang berisiko mengalami stunting. Dengan begitu, penanganan stunting lebih terarah dan tidak sporadis.

Pemantauan, menurutnya, dapat dilakukan salah satunya melalui aplikasi Sistem Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil). Melalui aplikasi tersebut, bisa memantau keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting. Seperti, perempuan calon pengantin yang kurang zat besi, bayi berat badan kurang, bayi dengan jarak kelahiran terlalu dekat, melahirkan terlalu muda atau tua, dan sebagainya.

“Dari yang menikah, yang normal berapa persen yang tidak berapa persen. Nah yang tak normal yang jadi perhatian kita. Itulah strategi mikro pendampingan keluarga,” imbuh Tavip.

Penjabat Ketua TP PKK Jateng Shinta Nana Sudjana, mengamini hal tersebut. Ia mengajak seluruh kader turun hingga ke level paling kecil, yakni dasa wisma, guna memberikan edukasi dan perhatian lebih, kepada keluarga yang memiliki anak stunting atau berisiko stunting.

“Kegiatan ini meneguhkan komitmen kami, Tim Penggerak PKK, baik di provinsi, kabupaten/kota, hingga level dasa wisma, untuk bersama mempercepat penurunan stunting. Sehingga, target 14 persen angka stunting pada 2024 dapat tercapai, bahkan ditekan sekecil mungkin,” ujarnya.

Apalagi, kata Nana, di Jateng terdapat 505.349 dawis, dengan 1.325.651 kader umum dan 658.657 kader khusus. Selain BKKBN dan TP PKK Jateng yang berkomitmen menurunkan angka stunting, Pemprov Jateng juga memiliki tekad serupa. Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana beritikad untuk mengawal penuntasan stunting melalui bupati/wali kota.

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, angka Stunting di Jateng mencapai 20,8 persen. Diharapkan, pada 2024 angka tersebut turun hingga 14 persen dari jumlah anak yang ada di provinsi tersebut.

Menurut Nana, pada 2021-2022 angka stunting di kabupaten/ kota Jateng mengalami fluktuasi. Sebanyak 15 daerah di antaranya menunjukkan penurunan, sedangkan 20 daerah membutuhkan intervensi khusus.

“Saya perhatikan betul dan akan intervensi nanti (bupati/wali kota) untuk menurunkan stunting. Saya minta kita betul-betul serius,” tegas Nana dalam sambutannya.

Beberapa daerah yang mengalami penurunan angka stunting di antaranya Kota Semarang, Demak, Tegal Jepara, Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Surakarta, Kendal, Banjarnegara, Salatiga dan Boyolali. Sementara daerah yang membutuhkan intervensi khusus, di antaranya Purbalingga, Grobogan, Temanggung, Kebumen, Karanganyar, Magelang, Rembang, Purworejo, dan Pati.

Nana mencontohkan, Kota Semarang dan Demak yang mampu menurunkan angka stunting hingga 9-10 persen. Dengan keseriusan para pemangku jabatan di daerah, Nana menganggap penuntasan angka tersebut mampu diwujudkan.

“Satu tahun lebih akan kami manfaatkan. Arahan kami untuk lebih optimal dalam penurunan stunting. Pemberdayaan posyandu, edukasi penundaan pernikahan dini, edukasi yang hamil dan mereka supaya setelah kehamilan laksanakan KB,” paparnya.

Selain itu, Nana juga berharap pemerintah daerah memaksimalkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam setahun, bantuan yang dibersikan sekitar Rp344 miliar, yang dibagi kepada 35 kabupaten kota.

“Posisinya sekarang 74 persen, masih ada sekitar 30 persen agar dimanfaatkan penanganan stunting. Untuk perbaikan gizi multivitamin, bahan sembako yang bergizi,” pungkas Nana. (*)