20 Kabupaten dan Kota Jadi Zona Merah, Pemprov Jateng Turunkan Tim Tekan Stunting

TIMESINDONESIA, PATI – Intervensi penanganan stunting di 20 kabupaten/ kota terus dioptimalkan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Langkah Pemprov Jateng tersebut tentunya untuk percepatan penurunan stunting di daerah-daerah tersebut.

“Saya akan perhatikan betul, dan akan intervensi ke bupati/ wali kota, untuk bersama-sama lebih memaksimalkan kinerja,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat memberikan arahan kepada TP PKK kabupaten/kota se-Jawa Tengah, di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (6/11/2023).

Untuk mengintervensi itu, imbuhnya, Pemprov Jateng akan menerjunkan tim di 20 kabupaten/ kota yang penurunan angka stuntingnya masih perlu digenjot. Pihak TNI-Polri juga akan bersinergi membantu mengatasi persoalan tersebut.

Nana menyampaikan, sudah ada sekitar 15 kabupaten/ kota yang berhasil menurunkan stunting pada periode 2021 ke 2022. Bahkan pada 2022, sejumlah daerah seperti Kota Semarang, mampu menurunkan angka stunting sebesar 10 persen, dan Kabupaten Demak sembilan persen dari angka tahun 2021.

“Faktanya kalau kita serius, ada contoh daerah yang bisa menurunkan stunting,” tegas dia.

Menurut Nana, secara umum, gambaran prevalensi stunting di Jawa Tengah pada 2022 masih pada angka 20,8 persen (menurut SSGI). Pada 2023, diharapkan angka stunting di Jateng akan menurun, karena dalam satu tahun terakhir pemprov serius melaksanakan berbagai program untuk menekan angka stunting.

“Insyaallah di tahun 2023 ini, dengan upaya dan langkah-langkah sampai ke tingkat dasar, stunting ini kita upayakan menurun. Target kami pada tahun 2024 sebagaimana target dari pemerintah pusat adalah 14 persen,” jelasnya.

Ditambahkan, upaya penurunan angka stunting itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah kali itu penting, guna membangun sinergitas berbagai stakeholder, supaya mampu berkolaborasi menurunkan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Nana meminta TP PKK Kabupaten/ Kota, agar memaksimalkan peran Kader PKK hingga tingkat dasa wisma. Sehingga, mereka mampu mengedukasi remaja dan orang tua dalam mencegah pernikahan dini.

Selain itu, mengedukasi pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi pasca persalinan, meningkatkan gerakan ayo ke posyandu, dan bina keluarga balita untuk memantau tumbuh kembang anak.

“Bahkan, mampu meningkatkan pemberian makanan tambahan bergizi dari pangan lokal yang murah dan mudah didapat, dan mengoptimalkan kinerja tim pendamping keluarga,” beber Pj Gubernur.

Nana mengungkapkan, masih ada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanganan stunting. Saat ini serapan BOKB di Jawa Tengah masih sekitar 64-74 persen. Bantuan dari pemerintah pusat ini dapat direalisasikan untuk pemberian makanan bergizi bagi anak, vitamin, dan lainnya.

“Saya yakin tahun ini akan bisa terserap semua, sehingga stunting kita bisa tertangani dengan tepat sasaran,” beber dia.

Dalam penanganan stunting ini,  juga dilakukan bersamaan dengan program penanggulangan kemiskinan ekstrem.  Sebab, keduanya saling berkaitan.

“Bantuan-bantuan dari Pemprov Jateng sudah diberikan untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (*)