Emil Dardak Jawab Kritik PDIP soal SiLPA APBD Jatim Rp3,38 Triliun

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,38 triliun bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, besarnya SiLPA justru dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang melampaui target serta efisiensi belanja yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan.

Penjelasan tersebut disampaikan Emil usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (6/7/2026), sebagai tanggapan atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya, Dewanti Rumpoko, terkait tingginya SiLPA APBD 2025.

Emil meminta publik tidak hanya melihat besaran nominal SiLPA, tetapi juga mencermati kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

"Jangan hanya melihat nominal SiLPA-nya saja. Serapan belanja kita secara persentase sebenarnya sudah sangat tinggi, hampir menyentuh angka 94 persen. Jadi, SiLPA ini adalah kombinasi dari melampauinya pendapatan daerah serta efisiensi riil dari proses pengadaan barang dan jasa, bukan karena anggaran tidak digunakan," ujar Emil.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang dinilai tidak dapat berjalan optimal akibat berbagai dinamika yang berkembang selama tahun anggaran.

Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menyediakan ruang cadangan (buffer) guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi maupun kebutuhan mendesak yang dapat muncul sewaktu-waktu.

"Kalau ruang buffer ini terlalu longgar, tentu sayang karena dana itu seharusnya bisa langsung dipakai untuk infrastruktur rakyat. Tapi kalau terlalu mencekik dan tanpa cadangan, penyelenggaraan pelayanan publik taruhannya. Di sinilah keputusan transparan dan akuntabel diuji," katanya.

Emil menambahkan, seluruh masukan dan catatan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan fiskal pada tahun anggaran berikutnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi berkomitmen terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran agar belanja daerah semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur. (*)