DPR RI Ingatkan Pemerintah RI Terkait Kesiapan Anggaran Bantuan Beras

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kesiapan anggaran pemerintah mengenai program penerimaan bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 21.535 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan dari akhir Maret hingga Mei 2023. 

Sebab, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi total beras yang akan digunakan sebanyak 640 ribu ton, yang diambil dari cadangan pangan pemerintah (CPP).

"Stoknya dari mana?' tanya Sudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bapanas, di Komisi IV DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (3/4/2023).

Menurut Kepala Bapanas Arief, mengatakan bahwa cadangan beras yang ada saat ini sebesar 200 ribu ton. Sehingga, kekurangannya akan diambil dari penyerapa panen raya nanti.

"Kekurangannya kita akan serap panen 3 bulan ini, pak. Kalau tidak mencukupi, salah satu dukungannya impor," kata Arief.

Mendapat jawaban tersebut, Sudin kembali bertanya mengenai kondisi anggaran untuk menunjang program tersebut. 

“Yang saya maksudkan uangnya ada tidak, siap untuk Maret-Mei (3 bulan,red) itu?" Cecar Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung ini. 

"Kalau terkait keuangannya sudah kami sampaikan ke pak presiden, Menkeu dan Menko perekonomian. sudah disampaikan," jawab Arief

Lebih lanjut, masih dikatakan Sudin, keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sangat baik. Tetapi, ia mengingatkan agar hal tersebut ditunjang dengan kesiapan anggaran yang matang.

"Keinginan pemerintah ini sangat bagus sekali, rencana presiden sangat baik sekali untuk masyarakat yang kita anggap kurang mampu, tetapi apakah keuangannya sudah siap?" Tanya Sudin. 

Legislator dari Fraksi PDIP ini mengingatkan jangan sampai apa yang terjadi dengan PT Pupuk Indonesia (PI), juga dialami Perum Bulog nantinya. 

"Jangan sampai contohnya pemerintah yang kurang bayar dengan PT PI hampir 16 triliun. Tetapi pemerintah melalui Kementan ngototnya minta supaya pupuk selalu ada tersedia, tapi utangnya banyak belum dibayar," tegas Sudin.

Oleh karena itu, Sudin meminta Kepala Bapanas untuk mempertegas kembali soal kesiapan anggaran bantuan beras tersebut kepada Kementerian Keuangan.

"Jadi kalau nanti rapat dengan presiden, tolong tanya ke Menkeu uangnya sudah siap apa belum? jangan nanati Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog, yang mana bulog ini, maaf saya katakan kalau bicara utang, utang Bulog sudah sampe leher," pungkas Sudin.

Hadir juga dalam RDP tersebut, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Dirut PT RNI (Persero) Holding Pangan/ID Food. (*)