DPD RI Dorong BPK Turunkan Jumlah Temuan Berulang dalam Pemeriksaan Pemda

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2022 di provinsi Sulawesi Selatan. 

Novita Annakota selaku Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang juga senator Provinsi Maluku dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan daftar rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2022, bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memuat 21 temuan dengan nilai sebesar Rp 72,76 miliar dan 82 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp 71,6 miliar.

“Salah satu diantara keluaran dari kunjungan kerja DPD RI adalah memperoleh informasi terkait kendala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah pada IHPS II Tahun 2022,” kata Novita, Selasa (4/7/23)

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, menyatakan pada entitas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah temuan sebanyak 9324 temuan senilai Rp3,31 triliun dan jumlah rekomendasi sebanyak 24456 rekomendasi senilai Rp2,37 triliun. 

“Rencana aksi tindak lanjut LHP, terdapat 5 tahapan, yakni kegiatan tindak lanjut, penentuan person in charge (PIC), penjadwalan pelaksanaan tindak lanjut, pembuatan dokumen pendukung tindak lanjut, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan kerugian negara/daerah” papar Amin. 

Gusti Farid Hasan Aman, Anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan, bertanya kepada BPK Sulsel terkait dengan salah satu presentasi Apa saja contoh temuan berulang?”. Selaras dengan pertanyaan tersebut, Novita Annakota, juga bertanya, Kendala yang dihadapi oleh Pemda untuk menindaklanjuti temuan berulang? 

“Apakah ada kendala itikad baik atau regulasi?” tanyanya kepada BPK RI. 

Selain itu, Novita juga bertanya dari sisi BPK RI apakah ada aturan internal di BPK untuk mengidentifikasi barang tertentu sehingga tidak terjadi temuan berulang.

Di kesempatan yang sama, Evi Zainal Abidin, senator dari Jawa Timur, menyatakan bahwa ada ketimpangan pengelolaan dan kinerja keuangan daerah antara BPK Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan BPK Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. 

“Apa prestasi utama BPK Sulsel terkait masih banyaknya kendala pengelolaan keuangan pada Pemkot/Pemkab di Sulsel?” tanya Evi kepada BPK RI Perwakilan Sulsel.

Senator DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo, bertanya apa rata-rata temuan BPK RI Perwakilan Sulsel dari tahun ke tahun?” Alasannya, lanjutnya, dengan mengetahui kecenderungannya, maka treatment-nya bisa lebih baik. Kemudian, 

“Apa langkah terbaik yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sulsel untuk melakukan pencegahan atas tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah?” tanyanya kembali kepada BPK RI Perwakilan Sulsel.

Lebih jauh, Sebagai koordinator kunjungan DPD RI di Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Senator Sulawesi Selatan menyatakan bahwa DPD RI siap memberikan dukungan pengawasan BPK RI terhadap Pemerintah Daerah di Provinsi Sulsel.

“Dengan demikian, jumlah temuan berulang dapat berkurang di Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Tamsil. 

Rapat kunjungan kerja ini dilanjutkan dengan diskusi lebih intens antara BPK Sulawesi Selatan dan Komite IV DPD RI serta ditutup oleh Sukiryanto selaku pimpinan rapat dengan menyampaikan apresiasinya atas pemaparan serta diskusi yang berlangsung dari BPK Sulawesi Selatan di dalam forum. 

Hasil rapat kerja mengenai pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu bahan dalam dokumen pertimbangan DPD RI dan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama BPK RI dan instansi lainnya di tingkat pusat.(*)