Dirjen Dukcapil Apresiasi Aktivasi IKD Sleman, Dorong Percepatan Digitalisasi Layanan Publik
Sleman raih apresiasi pusat atas akselerasi Identitas Kependudukan Digital dan jadi pilot digitalisasi penyaluran bansos untuk wujudkan layanan publik yang efisien dan tepat sasaran.
Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengakselerasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menilai capaian aktivasi IKD di Sleman menunjukkan kesiapan menuju layanan publik berbasis digital.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Teguh Setyabudi meninjau langsung proses aktivasi IKD bagi masyarakat di Pendopo Parasamya, Kamis (30/4/2026). Kunjungan ini turut didampingi Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Sleman, serta perwakilan Bank Indonesia DIY.
Kegiatan ini menjadi bagian dari uji coba (piloting) perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tengah dikembangkan pemerintah. Program ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur digital serta akurasi data kependudukan sebelum diterapkan secara nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh mengungkapkan bahwa capaian aktivasi IKD di Sleman telah mencapai 19,45 persen dari total wajib KTP. Ia juga mengapresiasi kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Sleman yang dinilai sangat baik.
“Perekaman KTP elektronik di Sleman sudah mencapai sekitar 99,8 persen. Ini capaian yang sangat baik,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi layanan berbasis digital bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem digital, transparansi data diharapkan semakin terjaga dan bantuan dapat tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan bahwa penunjukan Sleman sebagai lokasi piloting nasional menjadi langkah strategis dalam percepatan transformasi digital. Ia menilai digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam sistem pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan agar kita tidak tertinggal dari negara lain,” tegas Danang.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mendukung keamanan data masyarakat. Menurutnya, sistem ini dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang kerap menjadi kekhawatiran publik.
Danang berharap implementasi digitalisasi bansos berbasis DPI di Sleman dapat berjalan optimal dan memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah. (*)
Apa Reaksi Anda?
