Dana Transfer Pusat Turun, Pemkot Mojokerto Perketat Skala Prioritas RKPD 2027

MOJOKERTO Pemerintah Kota atau Pemkot Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/3/2026).

Dalam forum tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan fiskal serius. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.

Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota, menekankan bahwa meskipun anggaran terbatas, urusan wajib pelayanan dasar tidak akan terganggu. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum tetap menjadi prioritas utama.

"Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih selektif menentukan prioritas program. Fokus utama tetap pada layanan dasar bagi masyarakat," jelas Ning Ita, Kamis (12/3/2026).

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Mojokerto memastikan perencanaan pembangunan tetap berjalan partisipatif. Hingga saat ini, sebanyak 284 usulan masyarakat telah dihimpun melalui Musrenbang di 18 kelurahan dan tiga kecamatan.

Selain usulan warga, terdapat 773 usulan yang dijaring melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Seluruh aspirasi tersebut nantinya akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah kota.

"Seluruh usulan akan diselaraskan agar program tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," imbuhnya.

Tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027 fokus pada peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui penguatan daya saing sektor unggulan. Untuk mewujudkannya, Pemkot telah menetapkan sembilan prioritas pembangunan berdasarkan kajian teknokratis yang dibahas bersama legislatif.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri perwakilan instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi wanita, serta pelaku usaha. Ning Ita pun mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi.

"Pembangunan Kota Mojokerto tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat," pungkasnya. (*)