Ratusan Dapur MBG Disetop Sementara, BGN Temukan Masalah Higiene hingga SDM

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah II (Pulau Jawa) dan Wilayah III (Indonesia bagian timur). Kebijakan ini diambil untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 362 SPPG di wilayah tersebut telah dihentikan sementara. Dalam periode 6 hingga 10 April 2026, terdapat tambahan 41 SPPG yang dikenai sanksi serupa.

“Sampai hari ini, SPPG di Wilayah II yang dihentikan sementara berjumlah 362 unit. Laporan minggu ini, tanggal 6–10 April, terdapat 41 SPPG yang dihentikan sementara. Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan,” ujar Doni di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan laporan harian, pada Senin (6/4) terdapat sembilan SPPG yang ditangguhkan dengan berbagai temuan, antara lain ketiadaan pengawas gizi dan keuangan di Bogor, Jawa Barat, menu tidak layak di Brebes, Jawa Tengah, serta dapur di Jawa Timur yang masih dalam tahap renovasi.

Tidak ada penambahan kasus pada Selasa (7/4). Namun pada Rabu (8/4), jumlah SPPG yang ditindak meningkat menjadi 15 unit. Selain renovasi, ditemukan dugaan keracunan makanan di Cimahi, Jawa Barat, persoalan manajemen organisasi di Kendal, Jawa Tengah, serta ketiadaan pengawas gizi di Purworejo, Jawa Tengah.

Selanjutnya, pada Kamis (9/4), sebanyak 14 SPPG kembali dihentikan sementara. Permasalahan yang ditemukan meliputi aspek sumber daya manusia (SDM) di Jakarta Selatan, dugaan keracunan makanan di Bogor dan Tasikmalaya, Jawa Barat, serta Bantul, DIY, selain faktor renovasi yang masih mendominasi.

Pada Jumat (10/4), terdapat tiga SPPG yang ditindak dengan temuan berupa renovasi yang belum selesai, dugaan keracunan makanan di Mojokerto, Jawa Timur, serta menu tidak layak di Sampang, Madura.

Sementara itu, di Wilayah III, Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN Rudi Setiawan menyebutkan, dari total sekitar 4.300 SPPG, sebanyak 165 unit telah dihentikan sementara. Penindakan dilakukan karena SPPG tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

BGN menegaskan, langkah penangguhan ini merupakan upaya korektif agar seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setiap dapur yang dihentikan sementara diwajibkan melakukan pembenahan sebelum dapat kembali beroperasi, guna menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan bagi masyarakat. (*)