Capaian Positif 2025, BPJS Kesehatan Paparkan Data Kepesertaan Hingga Kondisi Keuangan

BANJAR - BPJS Kesehatan Cabang Kota Banjar, Ciamis dan Pangandaran mengikuti Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan tahun buku 2025 dengan mengusung tema 'JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat' yang digelar secara virtual, Kamis (2/7/2026).

Dalam pemaparannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S, menyampaikan berbagai lompatan besar, mulai dari jangkauan kepesertaan yang mendekati mutlak, digitalisasi layanan, hingga kondisi keuangan dana jaminan sosial yang berada dalam kategori sehat. 

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini bukan sekadar jaring pengaman sosial, melainkan motor penggerak roda ekonomi bangsa yang masuk dalam program prioritas utama pemerintah," bebernya.

Capaian UHC dan Perluasan Akses Layanan

Hingga akhir tahun 2025, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan menyentuh angka 282,7 juta jiwa. 

"Ini artinya sebesar 98,62 persen penduduk Indonesia telah resmi terdaftar sebagai peserta JKN. Secara sebaran wilayah, cakupan UHC ini telah meliputi 30 provinsi dan 407 kabupaten/kota di seluruh penjuru tanah air," ujar Dr. dr. Prihati Pujowaskito. 

Untuk menopang masifnya jumlah peserta, BPJS Kesehatan memperkuat infrastruktur fisik dan menghadirkan berbagai inovasi layanan penunjang antrean, antara lain:

• Jaringan Kantor: Didukung oleh 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 126 kantor cabang, dan 387 kantor kabupaten/kota.
• BPJS Keliling & Mall Pelayanan Publik (MPP): BPJS Keliling melayani puluhan ribu transaksi untuk menjangkau daerah pelosok, sementara MPP mencatatkan 736.268 transaksi di 265 titik layanan.
• Anjungan Mandiri JKN: Mengurangi antrean frontliner secara signifikan melalui sistem self-service di kantor cabang yang mencatatkan hingga 3,2 juta transaksi selama 2025.
• Petugas BPJS SATU!: Mengoptimalkan rasio petugas di rumah sakit dari 1:6 menuju target ideal 1:5 guna membantu kesulitan peserta secara langsung di lapangan.

Digitalisasi Menembus Batas dan Kemudahan Pembayaran

BPJS Kesehatan sukses mengintegrasikan ekosistem digital demi mempermudah urusan administrasi peserta tanpa perlu tatap muka melalui Aplikasi Mobile JKN yang dimanfaatkan sebanyak 81,95 juta kali oleh sekitar 64 juta pengguna aktif.

Kemudian PANDAWA (WhatsApp di 08118150145) yaitu Layanan administrasi dan informasi 24 jam berbasis teks yang melayani hingga 300 juta masyarakat.

Serta BPJS Kesehatan Care Center 165 & VIOLA yang merupakan Layanan panggilan interaktif dan video conference yang responsif merespons kebutuhan jutaan peserta.

Di sisi lain, kanal pembayaran iuran diperluas hingga mencapai 955.410 titik melalui integrasi perbankan, retail modern, e-commerce, hingga sistem autodebit.

Inovasi Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap/Cicilan) yang kini bisa dibayar secara harian/mingguan telah diikuti oleh 1,2 juta peserta untuk melunasi tunggakan iuran mereka.

Kinerja Keuangan Positif dan Realisasi Pembiayaan Kesehatan

Keuangan BPJS Kesehatan pada tahun buku 2025 tercatat sangat solid.

Total penerimaan iuran JKN menyentuh angka Rp176,72 triliun (naik dari Rp165,34 triliun pada tahun 2024), dengan tingkat kolektivitas iuran mencapai 99,49 persen. 

Seluruh dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk membiayai layanan kesehatan yang gotong royong.

Sepanjang tahun 2025, total pemanfaatan layanan kesehatan mencapai 725,3 juta kali atau lebih dari 1,99 juta pemanfaatan setiap harinya. 

BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp191,33 triliun untuk meng-cover biaya pelayanan kesehatan.

Dari jumlah tersebut, penyakit katastrofik menyerap anggaran terbesar, yakni 26,28 persen, dengan rincian di antaranya penyakit Jantung sebesar Rp17,3 triliun, kanker sebesar Rp10,3 triliun dan stroke sebesar Rp7,2 triliun.

Sebagai bentuk komitmen menjaga kemitraan, BPJS Kesehatan mempercepat laju pembayaran klaim ke rumah sakit menjadi rata-rata 13,64 hari kalender—jauh lebih cepat daripada regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Efek Multiplier Terhadap Ekonomi Nasional

Program JKN terbukti memberikan kontribusi masif pada stabilitas makroekonomi nasional:

1. Pertumbuhan PDB: Menyumbang peningkatan PDB nasional sebesar Rp129 triliun.
2. Lapangan Kerja: Membantu penciptaan lapangan kerja bagi 14 juta orang di sektor kesehatan dan pendukungnya.
3. Proteksi Sosial: Mampu menyelamatkan sekitar 7 hingga 8,1 juta penduduk dari risiko kemiskinan akibat biaya pengobatan yang tinggi.

Kredibilitas Pengelolaan Keuangan: WTM 12 Kali Berturut-turut

Menutup laporannya, Dirut BPJS Kesehatan menegaskan bahwa transparansi tetap menjadi panglima.

BPJS Kesehatan sukses mempertahankan Opini Kantor Akuntan Publik berupa Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk yang ke-12 kali berturut-turut.

Lembaga ini juga meraih skor tinggi 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas oleh KPK. Kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipastikan berada pada posisi Sehat.

Nilai aset portofolio investasi mencapai Rp60,139 triliun yang ditempatkan pada instrumen aman seperti Surat Utang Negara (SUN), deposito, dan sekuritas Bank Indonesia, menghasilkan imbal hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun.

"Dengan kecukupan estimasi pembayaran klaim hingga 1,88 bulan ke depan, posisi keuangan kita sehat di atas ambang batas ketentuan. Mari kita kawal bersama agar program JKN ini terus kuat, berkelanjutan, dan memberikan kebermanfaatan maksimal demi rakyat yang sehat dan ekonomi yang melesat," pungkasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Agus Supratman, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperlihatkan transparansi pengelolaan dana publik sekaligus mengonfirmasi komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat daerah.

Capaian UHC Nasional dan Tren Penyakit di Wilayah Banjar

Merespons paparan pusat mengenai tingginya pembiayaan untuk penyakit katastrofik (seperti jantung yang menyerap Rp17,3 triliun, kanker Rp10,3 triliun, dan stroke Rp7,2 triliun), Agus Supratman menjelaskan bahwa tren penyakit di wilayah kerja Cabang Banjar terhitung relatif sama.

Menurut Agus, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas maupun ke Rumah Sakit, saat ini semakin mudah, sehingga tren kunjungan terus meningkat.

"Untuk penyakit yang paling banyak ditangani di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Banjar, polanya hampir sama dengan nasional. Didominasi oleh pengelolaan penyakit kronis seperti Diabetes Melitus (DM), hipertensi, TBC, dan penyakit jantung," ujar Agus Supratman kepada awak media setelah acara.

Tegaskan Batasan Layanan: Kosmetik Tidak Dijamin

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan pelayanan yang ditanggung oleh JKN.

Ia menegaskan bahwa seluruh penyakit medis pada dasarnya dijamin, kecuali tindakan yang bersifat estetika. 

"Tentu ada hal-hal yang memang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, salah satunya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kosmetik, termasuk efek samping atau dampak dari penggunaan kosmetik tersebut. Di luar itu, selama sesuai prosedur medis, semua ditanggung," jelasnya.

Kemudahan Layanan Digital dan Program REHAB

Agus Supratman juga mengajak masyarakat di wilayah Kota Banjar, Ciamis, dan Pangandaran untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi digital yang telah disediakan, seperti Aplikasi Mobile JKN dan layanan PANDAWA. 

Melalui ekosistem digital ini, peserta dapat melakukan berbagai urusan administrasi tanpa harus datang ke kantor cabang.

"Melalui Mobile JKN, hak-hak peserta bisa dilihat langsung. Banyak kemudahan yang ditawarkan, termasuk untuk pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) cukup dari rumah saja," tambahnya. 

Bagi peserta Mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU) yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan juga menyediakan solusi melalui Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap).

Secara nasional, program cicilan yang kini bisa dibayarkan secara harian atau mingguan ini telah diikuti oleh 1,2 juta peserta.

Imbauan Gotong Royong: Bayar Iuran Tepat Waktu

Menutup keterangannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar mengimbau masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri demi proteksi kesehatan keluarga.

Sementara bagi yang sudah menjadi peserta aktif, khususnya segmen Mandiri, ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan membayar iuran. 

"Kami harapkan kepada seluruh warga yang belum mendaftar untuk segera bergabung. Bagi peserta mandiri di Kelas 1, 2, maupun 3, mohon untuk tepat waktu dalam membayar iuran setiap bulannya, yaitu antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Sistem JKN ini adalah gotong royong, di mana masyarakat yang sehat membantu saudaranya yang sedang sakit," pungkas Agus. (*)