Bupati Jember: Koperasi Desa Merah Putih Bukan Kompetitor Toko Kelontong Swasta

JEMBER -

Pemkab Jember menyerahkan bantuan armada operasional berupa mobil pikap dan truk untuk mendukung pergerakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KD-KMP) di depan Kantor Pemkab Jember, Senin (8/6/2026).

​Penyerahan armada ini menjadi simbol dimulainya babak baru penguatan ekonomi domestik Jember melalui skema integrasi hulu-hilir berbasis pemberdayaan masyarakat desa.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa kehadiran program ini merupakan langkah konkret untuk menerjemahkan instruksi Presiden agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya berpusat di perkotaan atau dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi bermodal besar.

​"Filosofi mendasar dari koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, serta penurunan angka ketimpangan pendapatan. Bapak Presiden menekankan betul agar pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada satu titik tertentu. Dengan adanya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini, pertumbuhan ekonomi Jember diharapkan bisa melaju secara inklusif dan merata hingga ke pelosok desa," ujar Fawait.

Menanggapi kekhawatiran yang sempat berkembang di masyarakat, ditegaskan pula bahwa KD-KMP sama sekali tidak dirancang untuk menjadi kompetitor bagi pelaku usaha swasta maupun toko-toko kelontong milik warga lokal.

"Koperasi ini justru diposisikan untuk mengisi ruang-ruang kosong atau zona ekonomi yang selama ini belum terjangkau atau belum tergarap optimal oleh sektor swasta," tegas Fawait.

​Tidak sekadar menyerahkan bantuan fasilitas berupa kendaraan, Pemkab Jember juga telah merumuskan cetak biru penguatan pasca-penyerahan armada agar KD-KMP berjalan secara berkelanjutan.

Ada dua langkah strategis yang akan segera dikawal ketat oleh pemerintah daerah yakni transformasi menjadi "Bulog Kecil" desa untuk menjaga harga gabah dan menjadi penyuplai utama program Makan Bergizi Gratis (MBG).​

"Melalui instrumen koperasi ini, pemerintah daerah berkomitmen memastikan harga gabah milik petani di tingkat bawah benar-benar terjaga dan tidak jatuh di bawah harga ideal, yakni minimal Rp6.000 per kilogram," jelasnya.

Pemkab Jember juga menangkap peluang besar dari program strategis nasional lainnya.

Ke depan, pemerintah daerah akan mendorong penuh agar Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di setiap desa mengambil suplai komoditas bahan baku makanannya dari KD-KMP.

​Dengan skema ini, produk-produk pertanian, peternakan, maupun perkebunan milik warga desa akan diserap langsung oleh koperasi desa mereka sendiri, lalu disetorkan ke SPPG setempat.

Strategi ini memastikan roda perputaran uang tetap berada di dalam desa, sekaligus membentengi pasar desa agar tidak didominasi atau dikuasai oleh pemain-pemain besar dari luar daerah.

​Pemkab Jember bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus mendampingi, memonitor, dan mengevaluasi jalannya operasional KD-KMP.

"Bantuan armada truk dan pikap yang diserahkan ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik serta mempercepat mobilitas distribusi komoditas desa, sehingga daya saing ekonomi desa meningkat secara signifikan," ungkapnya. (*)