Bertemu Pj Gubernur NTB, Fadel Muhammad Harapkan Pemerintah Daerah Netral dalam Pemilu

TIMESINDONESIA, MATARAM – Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengharapkan para gubernur dan kepala daerah, termasuk Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Gita Ariadi, agar netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden 14 Februari 2014, serta Pilkada. Ini sesuai dengan penegasan Presiden Joko Widodo.

"Kepada Pj Gubernur NTB kita menyampaikan pesan agar netral dalam Pemilu dan Pilpres. Apalagi beliau termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak boleh terlibat dalam cawe-cawe pemilihan apapun juga dan memperlakukan semua peserta Pemilu dalam kedudukan yang sama," katanya sebelum pertemuan dengan Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi di Ruang Kerja Gubernur, Mataram, Kamis (2/11/2023).

Dalam pertemuan itu, Fadel Muhammad didampingi anggota DPD di antaranya Darmansyah Husein, K.H. Amang Syarifudin, Lc, Ir. H. Achmad Sukisman, M. Afnan Hadikusumo, Dedi Iskandar Batubara.

Fadel mengungkapkan selain membicarakan agenda DPD berkaitan dengan pengawasan DPD, pertemuan dengan Pj Gubernur NTB juga membahas tentang persiapan Pilkada, Pemilu, Pilpres di NTB. "Mudah-mudahan pemerintah (pusat dan daerah) bisa netral. Dan pada saat pemilihan nanti pada 14 Februari 2024, semua bisa berjalan lancar, aman, dan damai," harap Fadel Muhammad.

Selain itu, Pemilu diharapkan juga berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber). Fadel tidak menginginkan terulangnya suasana Pemilu tahun 2019 yang diwarnai dengan polarisasi tajam di masyarakat. Saat Pemilu 2019 terjadi ketegangan dan friksi di masyarakat juga di media sosial. "Itulah yang kita ingin hindari dalam Pemilu 2024 ini. Makanya, sebagai Wakil Ketua MPR, kita sudah bicara dengan Presiden dan Presiden sudah menyatakan sikap netral. Begitu juga dengan aparat kepolisian, TNI, dan lain-lain. Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki," ujar senator Gorontalo ini.

Sementara itu Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan pihaknya telah siap untuk melaksanakan Pemilu 2024. Persiapan itu terkait dengan penyiapan anggaran Pemilu dan Pilkada serta menciptakan suasana masyarakat yang kondusif.

"Dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres pada 14 Februari 2024 maupun Pilkada gubernur, bupati, dan walikota, kami bersama penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sudah berkomitmen dan menandatangani naskah pemberian hibah daerah," ujarnya.

Dengan penandatanganan naskah pemberian hibah itu, lanjut Lalu Gita Ariadi, pihaknya (Pemda Provinsi NTB) sudah mengalokasikan 40 persen kebutuhan Pilkada 2024. "Sedangkan 60 persen dialokasikan pada APBD 2024, sehingga kami pastikan pelaksanaan Pilkada di NTB bisa berproses dan kami siap untuk mengawal," tuturnya.

"Berkaitan dengan stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat, Alhamdulillah bersama komponen aparatur keamanan, situasi masih kondusif," ucapnya. (*)