BEM Unisla Bedah Kurikulum MBKM dalam Lokakarya

TIMESINDONESIA – Melalui Kementerian Pendidikan Kabinet Katalis Meraki, Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan (Unisla) periode 2022-2023 menggelar Lokakarya Pendidikan dengan tema “Implementasi Kurikulum Kampus Merdeka di Era Penjajahan Pendidikan” di Auditorium Pascasarjana Unisla.

Dalam lokakarya yang diikuti oleh ratusan peserta ini Ketua Pelaksana, Muhammad Nailul Rizki, menjelaskan, BEM Unisla ingin membedah dan mengkritisi terkait Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

"Kegiatan lokakarya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita pada implementasi MBKM yang masih belum tuntas," ucapnya, Selasa, (21/3/2023).

Selain itu, lanjut Rizki, masih terdapat aspek-aspek dalam kurikulum MBKM yang belum bisa dikatakan merdeka. “Banyaknya peserta yang hadir menunjukkan bahwa minat mahasiswa terkait MBKM sangat tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BEM Unisla periode 2022-2023, Chelvin Akbar Putra Mandala mengatakan, lokakarya ini dilakukan selain untuk sosialisasi MBKM, juga untuk mempersiapkan bakal calon mahasiswa yang akan melaksanakan kurikulum MBKM.

"Kami juga merasa Kurikulum tersebut masih belum tuntas untuk disajikan dan itu yang menyebabkan kami mengambil tema tersebut," katanya.

Dalam kajian yang dilakukan oleh BEM Unisla, sambung Chelvin, terdapat beberapa aspek yang layak disoroti terkait pengaplikasian MBKM. Mulai dari tidak adanya kebebasan karena hanya terdapat beberapa skim saja.

Selanjutnya, sambung Chelvin, kurangnya keterlibatan stakeholder akademik dalam penyusunan, adanya MBKM baik mahasiswa maupun dosen lebih disibukkan dengan konversi SKS dan akreditasi.

"Yang terakhir, tidak adanya pembelajaran leadership sehingga lulus cepat tetapi kami disiapkan sebagai pekerja bukan sebagai pemimpin padahal di tahun 2045 adalah masa keemasan bagi Indonesia sebagai penerus bangsa," ucapnya.

Di lain pihak, H Bambang Eko Muljino menyampaikan, sosialisasi kurikulum MBKM ke berbagai kampus masih belum tuntas, terutama kampus swasta.

"Kami sulit dalam melaksanakan program-program MBKM secara mandiri karena susah sekali dalam mendapatkan mitra dan juga belum jelasnya aturan untuk konversi sehingga kadang ada rasa kurang sreg baik dari program studi maupun dosen karena merasa khawatir pada mahasiswa akan belum tercapinya CPMK pada mata kuliah yang dikonversikan," katanya.

Selain itu, lanjut Bambang ada juga program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek, seperti Kampus Mengajar.

"Salah satunya dalam program Wirausaha Merdeka 1 ada sebanyak 3 mahasiswa kami yang telah lolos program ini, dimana mahasiswa kami mendapatkan fasilitas free dari membayar biaya DPP dan SPP pada kampus yang dituju yang besaranya mencapai 4x lebih besar dibandingkan UKT yang ada di Unisla," ujarnya.

Bambang berharap, dengan adanya acara seperti ini, kampus swasta bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. "Kalau bisa hasil dari lokakarya tersebut dapat terdengar ke Komisi X," tuturnya.

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lamongan, H Munif Syarif, bersama Chusnu Yuli Setyo, Kabid SMP mengapresiasi lokakarya ini. “Acara tersebut sangat baik mengingat, kami nantinya juga akan digantikan oleh mahasiswa yang ada disini," katanya seraya berharap, Disdik Lamongan bisa bersinergi lagi dengan BEM Unisla di laun kesempatan.

Di sisi lain, Ayu Dian Ningtias yang menyampaikan materi "Perspektif MBKM dalam Kacamata Hukum", menjelaskan, pada dasarnya kemerdekaan pendidikan yang dicita-citakan oleh kurikulum MBKM ini memiliki tujuan yang sangat mulia.

"Karakteristik Kurikulum Merdeka, yaitu pengembangan soft skills dan karakter, fokus pada materi esensial, serta pembelajaran yang fleksibel, sangat cocok dikala kita sedang dalam masa learning recovery pada masa pandemi," tuturnya.

Memang yang dinamakan sistem, lanjut Ayu, apalagi kurikulum MBKM ini seperti halnya Proklamasi Kemerdekaan,"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

"Tentu tidak mudah, di umur dua tahun penyesuaian kurikulum MBKM di UNISLA ini tentu bukan term waktu untuk indikator keberhasilan," katanya.

Namun bila dari sisi milestone yang sudah ditempuh dan diraih, kata Ayu, banyak faktor yang dapat menentukan dan memengaruhi keberhasilan implementasi MBKM.

"Faktor-faktor itu bisa bersifat internal maupun eksternal. Dan merdeka belajar kampus merdeka syaratnya harus disokong oleh peserta didik yang berpancasila," ujar Ayu.

Sedangkan M Ghofar Rohman yang menyampaikan materi tentang "Implementasi MBKM di Unisla" menjelaskan ada beberapa program yang bisa match atau cocok di Unisla.

"Karena pada esensinya tujuan MBKM ya menyesuaikan karakteristik kampusnya, tidak bisa kita meniru sana sini situ, karena MBKM harus sesuai dengan visi misi kampus dan capaian dari fakultas itu sendiri," ucapnya.

Tentu, lanjut Ghofar, akan ada kesulitah yang dihadapi dalam menyusun kurikulum dengan keanekaragaman 19 Prodi di Unisla. "Itu tidak mudah tapi kami sedang berusaha, sedang berproses untuk itu, masih belum dapat dikatakan final, dan kami masih terus mengembangkan dan menyempurnakan," tuturnya.

Ia melanjutkan, tahun kemarin bagian akademik Unisla dan pihak program studi telah menyusun shell (kerangka) kebijakan akademik. "Kini di tahun ini saatnya sinergi dengan mahasiswa dan stake holder baik internal dan eksternal, ibaratnya bila kebebasan itu tidak diatur maka akan menjadi bencana dan kekacauan," ujar Ghofar. Di tahun ini, Ia berharap ada peran aktif mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan belajar kampus merdeka di Unisla. (*)