Basmi Stunting dan Penyakit Kronis, Dinkes Kota Banjar Gencarkan Kolaborasi Layanan Kesehatan Primer

BANJAR - Pemerintah Kota Banjar (Pemkot Banjar) secara resmi membuka kegiatan Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas di Aula Toserba Padjajaran, Rabu (1/7/2026). 

Agenda strategis ini digelar sebagai momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan menegaskan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Banjar merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Dinas Kesehatan atau Puskesmas semata. 

Dalam arahannya, Wali Kota Banjar, Sudarsono, menegaskan bahwa urusan kesehatan melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan, desa, kelurahan, sekolah, lembaga kemasyarakatan, hingga tokoh agama. 

"Pertemuan ini merupakan momentum untuk memastikan seluruh unsur memiliki tanggung jawab yang sama. Jangan ada lagi anggapan bahwa program kesehatan adalah tugas Puskesmas semata. Jika pemahaman itu masih ada, kita akan sulit mencapai target pembangunan kesehatan," ujar Sudarsono dalam sambutannya.

Memutus Lingkaran Setan Stunting dari Hulu

Salah satu fokus utama yang disorot oleh Wali Kota Banjar adalah penanganan stunting yang komprehensif.

Ia mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar masalah anak bertubuh pendek atau persoalan balita, melainkan sebuah siklus kehidupan yang saling berkaitan dan sering kali bermula sejak usia remaja. 

Remaja putri yang mengalami anemia dan kurang gizi berisiko tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang pada akhirnya memicu stunting pada balita.

Untuk memutus lingkaran stunting tersebut, Pemkot Banjar menginstruksikan langkah nyata di lapangan:

• Memastikan pasokan makanan bergizi bagi remaja.
• Mewajibkan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) atau tablet Fe bagi remaja putri secara rutin.
• Mengaktifkan kembali Posyandu Remaja serta melibatkan sekolah dalam pembinaan kesehatan.

Bukan Sekadar PMT, Kuncinya Perubahan Perilaku

Di akhir sambutannya, Wali Kota Banjar Sudarsono mengingatkan bahwa anggaran kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Dana Desa sudah sangat memadai.

Namun, masalah stunting dan kesehatan tidak akan selesai hanya dengan membagikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). 

"Masyarakat tidak hanya membutuhkan PMT, tetapi membutuhkan edukasi, pendampingan, dan perubahan perilaku," tegas Sudarsono.

"Keberhasilan kesehatan bukan diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi dari kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat, aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan," pungkas Wali Kota seraya membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Akselerasi CKG Melalui Sekolah dan OPD

Sejalan dengan arahan Wali Kota, Dinas Kesehatan Kota Banjar tengah menggenjot program >Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah preventif dan deteksi dini penyakit. 

Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Banjar, Rusyono, mengungkapkan bahwa fokus utama CKG saat ini diarahkan pada kelompok sasaran prioritas yang berkorelasi langsung dengan pencegahan stunting, yaitu >remaja putri dan ibu hamil. 

"Fokusnya ke remaja putri dan ibu hamil. Jika kondisi kesehatan ibu hamil sudah diketahui sejak dini melalui CKG, kita bisa lakukan intervensi agar bayi tidak lahir dalam kondisi lemah atau BBLR yang memicu stunting. Deteksi dini juga jauh lebih murah biayanya dibanding mengobati saat penyakit sudah parah," jelas Rusyono. 

Saat ini, capaian CKG di Kota Banjar telah menyasar sekitar >22.000 jiwa atau sekitar 22% dari target yang ditetapkan kementerian. Dinkes optimis sisa target sebesar 42.000 jiwa dapat rampung total pada tahun ini berkat strategi jemput bola ke sekolah-sekolah dan integrasi event lintas sektor. 

"Kami optimis target tahun ini selesai. Pemeriksaan di sekolah-sekolah jauh lebih mudah karena sasarannya sudah terpusat. Selain wajib di Puskesmas, kami juga bekerja sama dengan OPD lain. Setiap ada acara atau event di lintas sektor, kami diinfokan dan tim medis langsung turun ke lapangan untuk melakukan CKG," tambah Rusyono.

Tantangan Kesadaran Masyarakat dan Stigma Kesehatan

Meskipun layanan CKG diberikan secara cuma-cuma, pemerintah mengakui masih ada kendala psikologis di tengah masyarakat.

Banyak warga yang enggan memeriksakan diri karena merasa sehat atau justru takut mengetahui penyakitnya. 

Ditambah lagi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan yang juga harus membagi fokus dengan program kesehatan esensial lainnya. 

Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan kader dinilai sangat penting untuk mendorong warga agar tidak takut melakukan CKG.

Apalagi, CKG tidak hanya mendeteksi risiko stunting, tetapi juga skrining penyakit tidak menular (seperti hipertensi dan diabetes), pelayanan kesehatan lansia melalui Posbindu dan Prolanis, hingga skrining kesehatan jiwa untuk menghapus stigma negatif di masyarakat. (*)