Anggota DPRD Jatim Respons Terputusnya Bantuan Pangan Warga Sidoarjo

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Adam Rusydi, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur langsung merespons keluhan dan permasalahan Ny Nurhayati (51) warga Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Nurhayati mengaku dirinya dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) karena disebabkan kesalahan saat meng-upload dokumen foto tempat tinggal oleh petugas pendamping.

Di hadapan Adam Rusydi, Nurhayati mengungkapkan jika sejak Oktober 2022 dirinya diputus dan tidak terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sidoarjo. Alasan dirinya diputus dari BPNT karena masalah foto rumah yang ada di DTKS tidak sama dengan rumah yang ditinggali di atas tanah PJKAI.

Nurhayati (51) salah satu warga Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo menunjukkan KTP dan Kartu penerima BPNT (FOTO: Rudi Mulya/TIMES Indonesia)

“Terhitung sejak Oktober 2022, BPNT saya tidak keluar, saat saya tanya ke pihak Kantor Pos tempat mencairan bantuan, mereka menyatakan BNPT saya diputus karena ada masalah foto rumah,” kata Nurhayati.

Dia menambahkan jika di bulan Januari 2023 lalu, dirinya kembali menanyakan ke pihak desa tapi belum juga mendapatkan jawaban, dan dirinya menanyakan ke pihak pendamping, malah dirinya dikirimi foto rumah yang bukan foto rumah saya.

“Foto rumah lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya itu muncul tahun 2023, dan itu bukan foto rumah saya, dan rumah yang saya tempati ini berdiri di atas tanah milik PT KAI,” ungkapnya.

Nurhayati mengatakan, dirinya telah tiga tahunan menerima BPNT, termasuk PKH dan BPJS, dan saat ini semua diputus.

“Kalau PKH yang diputus tidak apa-apa karena anak saya memang sudah lulus sekolahnya, tapi kenapa BPNT dan BPJS ikut diputus, saya sekeluarga sangat membutuhkan itu apalagi saya juga sakit diabetes dan darah tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, kepada TIMES Indonesia, Adam Rusydi menegaskan jika setelah pihaknya mendapat laporan tersebut langsung mendatangi rumah Nurhayati di Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

"Setelah mendapat aduan dan laporan terkait permasalahan Ibu Nurhayati, saya mendatangi rumah beliau untuk mendengarkan langsung duduk persoalan terkait terputusnya BPNT sejak 7 bulan lalu tersebut," kata Adam Rusydi, Selasa (30/5/2023).

Adam Rusydi yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini pun setelah mendengarkan aduan langsung dari Ny Nurhayati, dirinya bersama tim  menelusuri letak kesalahan dan siapa yang meng-upload foto rumah ibu Nurhayati hingga berdampak tidak diterimanya bantuan pangan tersebut kepadanya sejak bulan Oktober tahun 2022 tersebut.

"Saya sudah tanya-tanya ke lingkungan sekitar dan mereka juga tidak tahu itu foto rumah siapa yang saya tunjukkan tersebut (foto kesalahan upload red).Bantuan itu sangat dibutuhkan Ibu Nurhayati dan keluarga, beliau hanya Ibu rumah tangga tidak bekerja atau punya usaha. Kemudian sang suami juga bekerja serabutan, maka penting dan sangat diharapkan bantuan BPNT itu kembali mereka terima," ujarnya.

Menindaklajuti permasalahan Ibu Nurhayati, politisi muda Partai Golkar ini langsung gerak cepat (gercep) menghubungi Dinas Sosial Jawa Timur untuk bersama melakukan kroscek ke rumah yang bersangkutan tentang kesalahan tersebut. Menurutnya, terkait data dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melibatkan banyak pihak mulai tingkat desa hingga pusat.

“Jadi akan tahu errornya tersebut di tingkat mana, dan berharap jangan ada lagi kesalahan seperti ini kembali. Komisi E DPRD Provinsi Jawa akan menerima laporan dari masyarakat tentang data-data yang bermasalah yang berkaitan dengan DTKS," ungkapnya.

“Komisi E DPRD Sidoarjo, membuka diri dan siap menerima laporan warga Sidoarjo apabila data DTKS-nya jika ada bermasalah,” pungkasnya. (*)