Anggaran Relokasi Batal, Pembangunan Pasar Besar Kota Malang Terancam Gagal Lagi Tahun Ini

TIMESINDONESIA, MALANG – Status pembangunan Pasar Besar Kota Malang kini kembali buntu. Setelah adanya wacana penganggaran relokasi hingga pembangunan atau revitalisasi yang ditanggung pemerintah pusat, ternyata hal tersebut masih dalam tahap wacana saja.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, pihaknya belum menerima legal secara tertulis dari pemutus kontrak, yakni PT Matahari sebagai pihak ketiga maupun kontrak tertulis dari Pemerintah Pusat soal revitalisasi pasar.

"Belum ada legalize standing resmi dari Matahari sudah putus kontrak. Dewan belum menerima," ujar Made, Senin (11/9/2023).

Diketahui, penganggaran relokasi pedagang pasar besar memang rencananya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp4 miliar.

Kemudian, untuk revitalisasi senilai Rp485 miliar rencananya digarap oleh Kementerian PUPR menggunakan APBN.

Namun, rencana yang ternyata masih wacana dan belum pasti tersebut, DPRD Kota Malang pun menahan atau membatalkan penganggaran relokasi sebesar Rp4 miliar di tahun 2023 ini.

"Tidak mungkin relokasi tahun ini, karena anggaran tidak ada dan tidak mungkin ada pembangunan tahun ini, karena anggaran tidak ada," tegasnya.

Bahkan, pihaknya juga belum menerima Detail Engineering Design (DED) sampai saat ini soal pembangunan Pasar Besar Kota Malang. 

Apalagi, menurutnya pembongkaran dan relokasi pasar yang diisi sekitar 3.600 pedagang tersebut dinilai tak mudah.

Bahkan, menurut Made, penganggaran relokasi yang mungkin saja dialihkan melalui BTT (Belanja Tak Terduga), dipastikan tak mungkin terjadi.

"Tidak mungkin juga ada BTT, itu harus darurat dan luar biasa," katanya.

Kemungkinan, rencana pembangunan Pasar Besar Kota Malang bakal dilakukan tahun 2024 mendatang dengan perencanaan yang lebih matang dan pasti.

"Ya mungkin bisa di tahun depan. Kalau tahun ini tidak (untuk relokasi maupun revitalisasi)," imbuhnya.

Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, pihaknya masih dalam tahap menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat soal pembangunan pasar besar.

Ia juga memastikan, pembangunan Pasar Besar Kota Malang masuk dalam skala prioritas nasional, sehingga bisa dibangun menggunakan anggaran APBN.

"Saya sudah telpon dan katanya masih jadi prioritas di tahun 2024. Terus saya sebut 'pak kalau bisa jangan 2024, tahun 2023 saja', kemudian dijawab 'siap mudah-mudahan bisa'," kata Sutiaji.

Lalu, saat ditanya terkait anggaran, Sutiaji menyebut pihaknya sudah menyodorkan anggaran ke Pemerintah Pusat meski belum ada hitam diatas putih.

"Kami sudah menyodorkan, namun belum berani janji, karena belum ada hitam di atas putih. Tapi kami sudah lakukan koordinasi untuk itu semua," tandasnya. (*)