Warga Perumahan Kota Banjar Keluhkan Banjir Lumpur dan Jalan Rusak Imbas Proyek Pengerukan

BANJAR Warga Perumahan Griya Azzahra, khususnya di wilayah RT 04 RW 02, Dusun Raharja, Kelurahan Raharja Kota Banjar mulai kehilangan kesabaran mereka.

Proyek pengerukan tanah di Gunung Babakan yang telah berlangsung selama empat bulan terakhir kini berdampak serius pada aktivitas dan keamanan warga, terutama saat memasuki musim hujan.

Ketua RT 04, Rohendi, mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan kian memprihatinkan. Aliran air hujan yang membawa material tanah menyebabkan banjir lumpur masuk ke area pemukiman.

"Meski lumpur tidak sampai masuk ke dalam rumah, genangan air hujan bercampur tanah sudah merangsek hingga ke teras dan mengganggu akses jalan," ungkapnya kepada Times Indonesia, Senin (16/3/2026).

Jalan Rusak Parah dan Akses Terhambat

Masalah utama yang disoroti warga adalah kerusakan infrastruktur jalan. Menurut Rohendi, jalan yang semula dalam kondisi baik kini hancur akibat mobilitas kendaraan berat pengangkut material.

"Jalan hancur karena muatan berat. Saya sempat menutup jalan selama tiga hari karena mobil kecil tidak bisa lewat, ngagesrok (tersangkut). Saya minta diperbaiki dulu, kalau sudah rapi silakan lanjut lagi. Intinya, kalau awalnya jalan bagus, ya harus kembali bagus lagi," tegas Rohendi.

Akibat licinnya jalan karena lumpur dan kerusakan yang ada, warga terpaksa memutar arah melalui jalur alternatif menuju rumah dinas Kapolres demi keamanan berkendara.

Warga Cemas dan Mengadu ke Kapolres

Keresahan warga semakin memuncak saat hujan turun. Rohendi menyebutkan bahwa warganya kini tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir akan potensi banjir atau longsor yang lebih parah.

Ironisnya, selama ini pembersihan lumpur di jalan lebih banyak dilakukan secara swadaya oleh warga setempat.

"Kasihan yang lewat kalau tidak dibersihkan. Dari pihak pemborong tidak ada perhatian, harus ditelepon terus baru datang," tambahnya.

Rohendi juga mengaku telah mengkoordinasikan kondisi yang terjadi di lingkungannya ke Polres Banjar karena ia merasa pihak pelaksana proyek seolah 'lempar batu sembunyi tangan'.

"Bahkan, koordinasi di tingkat bawah pun minim. Saya selaku Ketua RT maupun pihak Desa mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan resmi saat proyek dimulai," cetusnya.

Menanti Mediasi dan Kepastian

Sejauh ini, protes telah dilayangkan hingga ke tingkat Kecamatan. Warga sempat dijanjikan akan ada pertemuan (musyawarah) yang melibatkan pihak Polres, perwakilan Walikota, dan pengembang untuk membahas perizinan serta tanggung jawab kerusakan.

"Saya minta dikumpulkan, dimusyawarahkan. Jangan sampai kalau ada kejadian longsor atau banjir yang lebih parah, kami para pengurus RT/RW yang justru kena dampaknya (disalahkan), padahal kami tidak tahu apa-apa sejak awal proyek," pungkas Rohaendi.

Warga kini menanti hasil musyawarah tersebut dan mendesak pemerintah kota segera turun tangan sebelum musim penghujan mencapai puncaknya. (*)